Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang mendorong Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM, turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Penyaluran bantuan dilakukan pada Kamis (1/10/2026) di salah satu desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan yang setiap tahun menghadapi persoalan kekurangan air bersih saat musim kemarau.
Dalam beberapa hari terakhir, penyaluran air bersih telah dilakukan di sekitar 25 titik. Bantuan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 3.350 warga yang membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Puguh mengatakan, bantuan air bersih diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan. Ia melihat langsung antusiasme warga saat menerima distribusi air.
“Air bersih bagi mereka saat sekarang ini seperti kebutuhan pokok, sebagaimana beras yang dimakan sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan,” kata Sekretaris FPKS Jatim itu.
Menurutnya, air yang diterima masyarakat tidak hanya digunakan untuk minum, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci. Karena itu, distribusi air bersih menjadi sangat penting selama sumber air warga mengalami kekeringan.
Puguh mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan sehingga air dapat menjangkau warga di sejumlah titik terdampak.
Namun, ia menilai bantuan air bersih perlu dibarengi dengan langkah jangka panjang. Sebab, wilayah yang mengalami kekeringan setiap tahun sebenarnya telah dapat dipetakan berdasarkan data pemerintah dan BPBD.
“Secara kuratif masyarakat hari ini diberi bantuan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jangka panjangnya, pemerintah harus hadir dengan melakukan langkah-langkah yang taktis,” ujarnya.
Puguh mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur sumber air di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan. Jika kondisi memungkinkan, pemerintah dapat membangun sumur dan tandon berkapasitas besar. Sementara di daerah yang memiliki sumber mata air, perlu dibangun sistem penampungan dan distribusi yang dapat digunakan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menilai upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat karena kemampuan anggaran desa tidak selalu mencukupi.
“Harus segera dicarikan jalan keluar yang konkret sehingga menjadi solusi permanen terhadap peristiwa bencana kekeringan yang sering berulang terjadi setiap tahunnya,” pungkas Puguh.{}
