Kekeringan yang kembali melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM.
Ia mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan distribusi bantuan air bersih, tetapi mulai membangun solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang berulang setiap tahun.
Hal itu disampaikan Puguh saat menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Kamis (1/10/2026).
Menurut Puguh, bantuan air bersih merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Namun, penanganan tersebut bersifat kuratif dan tidak menyelesaikan persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau.
“Ini sebenarnya selaras dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kekeringan itu merupakan bencana yang selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun ketika memasuki musim kemarau,” kata Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim itu.
Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki data mengenai wilayah yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan. BPBD, baik di tingkat provinsi maupun daerah, memiliki peta kawasan yang rawan terdampak kekeringan sehingga langkah mitigasi semestinya dapat dilakukan lebih awal.
“BPBD sudah memiliki data desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana yang menjadi langganan dampak bencana kekeringan atau El Nino setiap tahunnya,” ujarnya.
Puguh mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk mengubah pola penanganan dari sekadar respons darurat menjadi pembangunan infrastruktur sumber air. Menurutnya, masyarakat tetap membutuhkan dropping air bersih saat krisis terjadi, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan solusi jangka panjang.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, kata Puguh, adalah membangun sumur apabila kondisi geografis dan ketersediaan air tanah memungkinkan. Sumur tersebut kemudian dapat dilengkapi dengan tandon berkapasitas besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jika di tempat itu masih memungkinkan untuk dilakukan eksplorasi sumur, idealnya memang harus dibangun sumur dan tandon yang besar yang bisa meng-cover seluruh kebutuhan warga,” jelasnya.
Sementara jika eksplorasi air tanah tidak memungkinkan, pemerintah dapat mencari sumber mata air atau sumber air lain yang relatif tersedia sepanjang tahun. Infrastruktur penampungan dan distribusi kemudian dibangun agar masyarakat memiliki cadangan air ketika musim kemarau tiba.
Puguh menilai pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan.
Mengandalkan kemampuan anggaran desa saja dinilai tidak cukup untuk membangun sarana penyediaan air dalam skala yang mampu melayani seluruh masyarakat terdampak.
“Kalau kemudian mengandalkan dana desa tentu tidak cukup. Makanya butuh intervensi baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten yang ada di Malang,” tegasnya.
Dalam penyaluran air bersih tersebut, Puguh melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima bantuan. Ia menyebut air bersih memiliki arti sangat penting bagi warga yang mengalami kekeringan karena digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Air bersih bagi mereka saat sekarang ini seperti kebutuhan pokok, sebagaimana beras yang dimakan sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan,” ujarnya.
Karena itu, Puguh berharap pemerintah mulai menyusun intervensi yang lebih terencana bagi desa-desa yang setiap tahun menghadapi kekeringan. Penanganan tidak boleh terus berulang dengan pola yang sama setiap musim kemarau.
“Harus segera dicarikan jalan keluar yang konkret sehingga menjadi solusi permanen terhadap peristiwa bencana kekeringan yang sering berulang terjadi setiap tahunnya,” pungkas Puguh.{}
