Bencana tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Malang mendapat perhatian Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Ia meminta pemerintah daerah dan provinsi memperkuat penanganan darurat sekaligus menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana susulan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Dampit, Tumpang, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, hingga Bantur. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses mobilitas warga.
Puguh mengapresiasi langkah sigap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang telah meninjau lokasi terdampak dan menerjunkan alat berat untuk mempercepat pembersihan material longsor.
“Bencana seperti ini tentu menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan pada beberapa wilayah yang secara kontur tanah memiliki kerawanan tinggi terhadap longsor dan banjir. Oleh karena itu, konsepsi penanggulangan bencana harus diperkuat dengan mengoptimalkan peran pentahelix untuk mengurangi derajat keparahan bencana,” ujar legislator PKS tersebut.
Menurut Puguh, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan membersihkan material longsor. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur vital yang terdampak segera ditangani agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak terhenti terlalu lama.
Ia mencontohkan akses jalan di kawasan Tirtomoyo dan sekitarnya yang terputus akibat longsor. Jalur tersebut perlu segera dicarikan solusi darurat agar mobilitas warga, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain penanganan infrastruktur, Puguh mendorong pemerintah melakukan pemetaan potensi bencana susulan di sekitar lokasi kejadian. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan kawasan berbahaya, radius zona aman, serta langkah antisipasi yang harus diketahui masyarakat.
Dengan informasi yang jelas mengenai wilayah rawan, warga diharapkan lebih memahami risiko di lingkungan tempat tinggalnya dan dapat mengambil langkah penyelamatan apabila terjadi pergerakan tanah atau bencana susulan.
Puguh juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Program-program BPBD perlu diarahkan pada intervensi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak, terutama untuk penanganan darurat dan pemulihan kehidupan warga.
“Saya berharap adanya alokasi intervensi anggaran yang optimal dari program-program yang dimiliki oleh BPBD maupun pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.
Ia berharap anggaran tersebut difokuskan pada penanganan cepat yang bersentuhan langsung dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya terlindungi dari ancaman bencana susulan, tetapi juga dapat segera kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bagi Puguh, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas menjadi kunci dalam memperkuat penanggulangan bencana. Pendekatan pentahelix perlu diwujudkan melalui koordinasi nyata, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.{}
