Bencana tanah longsor yang menerjang 19 titik di lima desa di Kabupaten Trenggalek mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Sebanyak 34 kepala keluarga atau 103 jiwa terdampak, sementara puluhan rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi akibat tingginya curah hujan tersebut. Ia mendesak instansi terkait bergerak cepat untuk memastikan keselamatan warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kami turut prihatin dan menyampaikan duka serta perhatian penuh kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang terdampak musibah tanah longsor ini. Kejadian di 19 titik yang melanda lima desa tersebut harus menjadi alarm serius bagi kita semua,” ujar legislator PKS itu.
Menurut Agus, wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan selatan seperti Trenggalek, memiliki kondisi geografis berbukit yang rentan terhadap pergerakan tanah ketika intensitas hujan meningkat. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh ditunda, terutama pada lokasi yang masih berpotensi mengalami longsor susulan.
Agus secara khusus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi secara intensif dengan BPBD Kabupaten Trenggalek. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan di lapangan berjalan terpadu dan kebutuhan warga dapat segera dipenuhi.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan proses evakuasi berjalan aman, kebutuhan logistik dasar bagi 103 warga terdampak tercukupi, serta penanganan segera pada titik-titik longsor yang berpotensi memutus akses jalan atau mengancam keselamatan permukiman warga,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD Trenggalek, 19 titik longsor tersebut tersebar di Desa Craken, Masaran, Munjungan, Sobo, dan Ngulungkulon. Kerusakan rumah warga bervariasi dari kategori ringan hingga sedang. Selain longsor, bencana juga disertai banjir luapan yang sempat merendam fasilitas pendidikan.
Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada langkah tanggap darurat. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi agar risiko bencana serupa dapat ditekan, terutama di kawasan yang selama ini dikenal rawan pergerakan tanah.
Ia menyebut sejumlah langkah yang perlu didorong, antara lain perbaikan infrastruktur pengendali tebing di titik-titik rawan serta penguatan edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat. Pemetaan wilayah berisiko dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan warga.
“Ke depan, kita tidak boleh hanya bersikap reaktif setiap kali bencana alam terjadi. DPRD Jatim akan mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Keselamatan jiwa warga adalah prioritas utama yang harus dikawal bersama,” pungkas Agus.{}
