Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menuai perhatian berbagai kalangan. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menilai kenaikan tersebut berpotensi memberikan tekanan cukup besar terhadap masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah.
Menurut Khusnul, lonjakan harga Pertamax dapat mengubah pola konsumsi BBM masyarakat. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, sebagian pengguna Pertamax diperkirakan akan beralih ke BBM bersubsidi, sehingga berpotensi meningkatkan beban konsumsi Pertalite.
“Ini tentu cukup berdampak kepada masyarakat kelas menengah. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak masyarakat yang kemungkinan beralih dari Pertamax ke Pertalite,” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS Jatim asal Dapil Lumajang-Jember itu mengingatkan bahwa perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dapat memunculkan persoalan baru.
Salah satunya adalah meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite, tentu kuota dan ketersediaannya akan semakin terbatas. Padahal BBM subsidi itu harus diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi bawah yang memang membutuhkan,” katanya.
Khusnul berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga energi agar tidak menimbulkan efek domino terhadap sektor lain.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga dapat merembet ke berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari melalui kenaikan biaya distribusi dan transportasi.
“Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga bisa memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketika biaya operasional dan distribusi meningkat akibat kenaikan harga BBM, maka pelaku usaha berpotensi melakukan penyesuaian harga barang dan jasa. Jika hal tersebut terjadi secara luas, daya beli masyarakat akan semakin tertekan.
Karena itu, Khusnul meminta pemerintah untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak harga energi tidak berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat.
“Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM sehingga tidak menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.{}
