Krisis air bersih akibat musim kemarau panjang di Kabupaten Lumajang kian mengkhawatirkan. Warga di sejumlah wilayah terpaksa berdesakan untuk mendapatkan pasokan air dari mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, turut menyalurkan bantuan air bersih menggunakan tangki pribadi setiap hari.
Legislator PKS asal Lumajang itu mengatakan, bantuan air bersih menjadi langkah mendesak untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan darurat harus diikuti langkah konkret agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

“Dibutuhkan langkah struktural dan solusi permanen agar warga tidak terus-menerus menjadi korban kekeringan setiap kali musim kemarau tiba,” kata Khusnul.
Menurutnya, distribusi air bersih melalui mobil tangki, baik dari pemerintah maupun bantuan pihak lain, perlu diperkuat. Ia juga secara pribadi mengerahkan tangki air untuk membantu warga terdampak setiap hari.
Meski demikian, Khusnul menilai bantuan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan intervensi, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mengalami krisis.
“Kami mendesak agar volume dan frekuensi distribusi air bersih ditambah secara masif,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, dampak kekeringan di Lumajang telah meluas hingga belasan desa di sejumlah kecamatan. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih diperkirakan mencapai belasan ribu jiwa.
Khusnul menilai kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan BPBD. Distribusi bantuan harus menjangkau wilayah yang paling membutuhkan agar warga tidak kesulitan memperoleh air untuk minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Di sisi lain, ia mendorong pembangunan infrastruktur air bersih sebagai solusi jangka panjang. Langkah yang dapat dilakukan antara lain pembangunan jaringan pipa, pengeboran sumur di lokasi yang memungkinkan, serta optimalisasi sumber mata air di sekitar permukiman.
Menurut Khusnul, pembangunan tersebut harus didasarkan pada pemetaan potensi sumber air dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak. Dengan begitu, warga tidak terus bergantung pada distribusi tangki setiap kali musim kemarau tiba.
Ia berharap bantuan darurat yang saat ini dilakukan dapat berjalan beriringan dengan program mitigasi dan pembangunan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan.
“Jangan sampai setiap musim kemarau warga kembali kesulitan mendapatkan air. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret agar masyarakat memiliki akses air bersih yang berkelanjutan,” pungkasnya.{}



