Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pengembangan layanan Bus Trans Jatim tidak mengorbankan mata pencaharian sopir angkutan kota (angkot) yang telah lama beroperasi.
Menurut Puguh, kehadiran Trans Jatim merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas transportasi publik. Namun, pemerintah harus menepati komitmen yang sebelumnya telah disepakati bersama para sopir angkot, yakni menjadikan angkot sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan layanan Trans Jatim.
“Saya cukup menyayangkan karena tindak lanjut dari kesepakatan itu sampai hari ini belum jelas. Padahal sebelumnya sudah ada komitmen bahwa angkot akan dijadikan feeder agar keberadaan Trans Jatim tidak menggerus mata pencaharian angkot yang sudah lebih dulu ada,” ujar Puguh.
Ia menilai, rencana penambahan koridor Trans Jatim merupakan kebijakan yang baik untuk meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat. Namun, implementasinya harus disertai solusi yang memberikan rasa aman bagi para pengemudi angkot.
“Penambahan koridor itu bagus. Keberadaan Trans Jatim juga sangat baik. Tetapi jangan sampai justru menggantikan atau mematikan pekerjaan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari angkot,” tegasnya.
Puguh mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur segera membuka komunikasi yang lebih intensif dengan para pengemudi angkot serta merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk regulasi yang jelas.
“Kalau memang sudah disepakati angkot menjadi feeder, maka segera buat aturan dan skema pelaksanaannya. Jangan berhenti di atas kertas. Sopir angkot membutuhkan kepastian agar tidak terus dihantui kekhawatiran kehilangan penghasilan,” katanya.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor transportasi.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa negara justru menjadi ancaman bagi mata pencaharian masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Puguh mengungkapkan, dalam sejumlah pertemuan sebelumnya telah muncul berbagai rekomendasi untuk memberdayakan angkot. Salah satunya, Pemerintah Kota Malang disebut telah menganggarkan program pemanfaatan angkot sebagai transportasi sekolah.
Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kepastian mengenai implementasi program tersebut maupun skema integrasi angkot dengan Trans Jatim.
“Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana, duduk bersama, mencari solusi terbaik, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Niat baik Pemprov Jatim menghadirkan transportasi publik yang modern tentu harus kita dukung, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sudah lebih dulu mencari nafkah di sektor ini,” pungkasnya.{}
