Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendukung langkah pemerintah dan DPR RI yang mulai mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan jenjang SD-SMP atau MI-MTs dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar dapat diakses seluruh anak Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa sekolah gratis harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Saya pikir apa yang sedang diinisiasi DPR RI melalui tindak lanjut putusan MK ini merupakan langkah progresif yang patut kita apresiasi. Pendidikan gratis adalah wujud komitmen negara untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas,” ujar Puguh, Sabtu (4/7/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu mengatakan, persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga masih adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, baik antara sekolah negeri dan swasta maupun antara sekolah di perkotaan dan daerah.
Karena itu, menurutnya, kebijakan sekolah gratis harus benar-benar diterapkan tanpa membedakan status sekolah agar seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang sama.
“Kalau pendidikan benar-benar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, ini akan menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas yang selama ini masih terjadi,” katanya.
Puguh menilai keberhasilan program sekolah gratis sangat bergantung pada pengelolaan anggaran pendidikan. Ia berharap alokasi dana pendidikan yang diwajibkan sebesar 20 persen dari APBN benar-benar difokuskan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
“Mandatory spending pendidikan seharusnya fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tidak perlu bayar, buku-buku disediakan, fasilitas belajar dipenuhi, dan guru-guru juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.
Menurutnya, guru merupakan ujung tombak dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru tidak boleh dipisahkan dari kebijakan sekolah gratis.
“Kalau guru sejahtera, fasilitas pendidikan memadai, dan seluruh anak bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya, saya yakin cita-cita melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul akan lebih mudah terwujud,” ujarnya.
Meski demikian, Puguh mengingatkan pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan secara matang.
Program sekolah gratis, menurutnya, membutuhkan penataan dan refocusing anggaran agar dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu sektor pembangunan lainnya.
“Ini membutuhkan arah kebijakan anggaran yang tepat. Pemerintah harus mampu menata prioritas belanja sehingga program sekolah gratis bisa terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain,” pungkasnya.{}
