Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya mulai memicu keresahan masyarakat. Antrean kendaraan terlihat mengular di beberapa SPBU, sementara sebagian warga terpaksa beralih menggunakan Pertamax akibat stok Pertalite yang kosong. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati.
Menurut Lilik, gangguan pasokan Pertalite tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kendaraan operasional setiap hari.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas,” kata Lilik.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, di antaranya kawasan Bratang, Nginden, dan beberapa titik lainnya. Berdasarkan keterangan petugas SPBU, kekosongan Pertalite disebabkan keterlambatan pengiriman pasokan dari Pertamina.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Kota Surabaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa di Jawa Timur.
“Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Lilik mengingatkan bahwa dampak paling besar justru dirasakan kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas harian di lapangan, seperti pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, hingga pelaku UMKM.
“Kasihan para pengemudi ojek online, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Pertalite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka,” tegasnya.
Menurutnya, waktu yang terbuang akibat harus mengantre berjam-jam di SPBU secara langsung mengurangi produktivitas dan kesempatan memperoleh penghasilan.
“Ketika mereka harus mengantre lama atau bahkan tidak mendapatkan Pertalite, artinya kesempatan mencari nafkah juga berkurang. Ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga mereka,” katanya.
Lilik meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan distribusi yang terjadi. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan yang berkepanjangan.
“Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan distribusi dan pemerataan pasokan Pertalite ke seluruh SPBU di Surabaya, khususnya pada titik-titik dengan tingkat konsumsi tinggi.
“Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” katanya.
Lilik berharap persoalan ini dapat segera ditangani sehingga masyarakat kembali memperoleh akses BBM dengan mudah dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak normal.
“Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya.{}
