FPKS Ingatkan Evaluasi LKPJ Harus Lebih Substantif, Bukan Sekadar Statistik
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 tidak boleh berhenti pada deretan angka dan statistik semata. Evaluasi harus mampu menggambarkan dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara FPKS, R. Harisandi Savari, menyampaikan bahwa meskipun capaian makro yang ditampilkan dalam LKPJ terlihat cukup impresif, namun pendekatan yang terlalu dominan pada data statistik justru berpotensi mengaburkan persoalan riil di lapangan. “Evaluasi LKPJ harus lebih substantif. Jangan hanya berhenti pada angka-angka agregat, tetapi harus mampu menjelaskan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
