Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni maupun capaian angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar rakyat.
Menurut Puguh, pemerintah daerah harus berani mengukur pembangunan dari kondisi nyata masyarakat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga peluang ekonomi.
“Kita 81 tahun yang lalu memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka. Namun hari ini kita harus mengakui secara jujur bahwa kita masih tertinggal jauh dari negara seperti Jepang,” ujar Puguh.
Ia membandingkan perjalanan Indonesia dengan Jepang yang sama-sama memiliki titik sejarah penting pada 1945. Menurutnya, Jepang mampu bangkit menjadi kekuatan industri dan teknologi dunia karena menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi utama.
Karena itu, Puguh meminta Pemprov Jatim tidak cepat puas dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun indikator statistik lainnya.
“IPM itu tidak hanya diukur di atas kertas. Data faktualnya harus mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ketika masyarakat bawah merasakan pendidikan gratis, akses kesehatan gampang, pekerjaan dan permodalan mudah, secara otomatis IPM faktual itu akan melesat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Puguh menyoroti keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri di Jatim. Menurutnya, sekolah menengah negeri saat ini baru mampu menyerap sekitar 30 persen lulusan SMP, sehingga banyak anak harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Dengan anggaran Dinas Pendidikan Jatim yang mencapai sekitar Rp9,8 triliun, ia mendorong adanya skema beasiswa bagi siswa yang bersekolah di lembaga swasta, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
“Ketika skema pendirian sekolah negeri baru belum memungkinkan, Pemprov harus hadir memberikan solusi. Jalan keluarnya adalah beasiswa yang bersumber dari anggaran negara,” katanya.
Ia juga mencontohkan Kabupaten Malang, khususnya kawasan seperti Karangploso, Malang Selatan dan Malang Timur yang masih menghadapi keterbatasan sekolah menengah negeri.
Jika pembangunan sekolah baru belum memungkinkan, menurut Puguh, pemerintah dapat memperkuat sekolah swasta menjadi center of excellence dengan dukungan anggaran dan standar kualitas yang jelas.
Di sektor kesehatan, Puguh mendorong reformasi layanan BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
Ia juga meminta rumah sakit daerah milik Pemprov Jatim, baik yang berstatus BLUD maupun berada di bawah Dinas Kesehatan, diperkuat sebagai benteng layanan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat di kawasan perifer atau pedesaan pinggiran tidak bisa menikmati jaminan kesehatan yang menjadi hak konstitusional mereka,” ujarnya.
Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, Puguh kembali mendorong konsep Sabuk Wisata Malang Raya yang mengintegrasikan potensi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.
Menurutnya, Malang Raya memiliki ekosistem lengkap: Kota Malang dengan kekuatan pendidikan, Kota Batu dengan wisata dan agrowisata, serta Kabupaten Malang dengan potensi alam, desa wisata hingga kawasan Pantai Selatan.
Ia mendorong perluasan transportasi terintegrasi, revitalisasi desa wisata serta dukungan pembiayaan dari Bank Jatim dan Bank UMKM.
“Ketika UMKM dan destinasi agrowisata kita scale up, mata rantai ekonominya akan bergerak. Mereka menyerap tenaga kerja lokal, menggairahkan ekonomi warga desa, dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” katanya.
BLK Harus Jadi Jembatan ke Dunia Industri
Persoalan lain yang disoroti adalah tingginya pengangguran lulusan SMA dan SMK. Puguh menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim secara rutin duduk bersama pelaku industri untuk menyusun link and match kebutuhan tenaga kerja dengan kurikulum pendidikan.
“BLK tidak boleh sekadar menjalankan program rutin tahunan. Menu pelatihan harus selalu up-to-date menyesuaikan perkembangan industri dan minat wirausaha generasi muda,” tegasnya.
Bagi Puguh, seluruh agenda tersebut bermuara pada satu tujuan: memastikan kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kemerdekaan harus terasa dalam bentuk pendidikan yang mudah diakses, kesehatan yang terjamin, pekerjaan yang layak, dan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk tumbuh,” pungkasnya.{}
