Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam pandangan akhirnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (19/5).
Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyoroti capaian indikator kinerja utama (IKU) yang belum optimal, terutama dalam hal ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyebut capaian indeks theil dan indeks gini tahun 2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD.
Fraksi menilai, kebijakan fiskal dan program APBD belum cukup menjadi pemicu untuk menurunkan ketimpangan ekonomi maupun antarwilayah.
“Pemerataan pembangunan harus dilakukan secara lebih fundamental. Pemerintah Provinsi perlu segera memetakan kebutuhan infrastruktur dasar di kabupaten/kota, memperkuat program sosial berbasis desa, serta mendorong akses permodalan bagi UMKM,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.
PKS juga menilai pemerintah belum mengidentifikasi dengan baik sektor-sektor yang mengalami penurunan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun ekonomi tumbuh 4,93%, angka ini sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan masih dalam rentang bawah dari target.
“Pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan banyak pihak untuk memperkuat sektor unggulan seperti UKM, pertanian, serta memperluas pangsa ekspor sektor industri pengolahan dan perdagangan,” tambahnya.
Fraksi PKS juga menyoroti kualitas penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Meski angka pengangguran terbuka menurun menjadi 4,1% dan kemiskinan ke angka 9,56%, mereka menilai perlu fokus pada kelompok lulusan pendidikan tertentu seperti SMK dan perguruan tinggi, serta pada kabupaten/kota dengan angka kemiskinan dan pengangguran di atas rata-rata.
Fraksi PKS meminta adanya sinergi lebih kuat antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot agar program pengentasan kemiskinan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyinggung belum maksimalnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada LKPJ 2023 maupun 2024, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan aset, administrasi belanja, dan kinerja BUMD seperti kasus yang terjadi di Bank Jatim.
“Kami mendorong agar laporan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD dan LHP BPK disampaikan secara berkala kepada legislatif untuk menjadi bahan evaluasi dalam dokumen anggaran perubahan 2025,” jelas Lilik.
Terkait sisa anggaran tahun 2024, Fraksi PKS mendesak optimalisasi anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2025 untuk program-program strategis seperti pendidikan, pemenuhan gizi, penurunan stunting di 20 kabupaten/kota, serta peningkatan belanja modal dan ketahanan keluarga.
Fraksi PKS berharap, seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan perbaikan dan refleksi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat.{}
