Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera turun tangan menangani banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek sejak Senin (19/5).
“Beberapa titik di Trenggalek lumpuh akibat banjir. Air menggenang dengan ketinggian bervariasi, bahkan di beberapa lokasi mencapai setinggi dada. Pemerintah provinsi harus segera hadir dengan bantuan nyata di lapangan,” tegas Agus, Selasa (20/5).
Menurutnya, banjir melanda wilayah yang cukup luas, mulai dari Kecamatan Kota, Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak, hingga sebagian Durenan. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Bendungan, Desa Depok, yang menyebabkan akses tertutup dan dilaporkan tiga rumah tertimpa.
“Informasinya ada enam warga yang hilang dan belum ditemukan hingga tadi malam. Ini bukan bencana kecil. Penanganannya harus cepat dan terkoordinasi,” tambah Anggota DPRD dari dapil 9 yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi itu.
Agus juga menyoroti kebutuhan mendesak di lapangan, terutama penyediaan dapur umum bagi warga yang tak bisa memasak akibat rumah terendam. Di titik-titik longsor, ia menyebut diperlukan segera alat berat untuk membuka akses jalan.
Ia menegaskan bahwa bencana ini merupakan dampak dari curah hujan yang sangat tinggi selama sepekan terakhir. Hujan turun hampir setiap hari dan merata di seluruh wilayah Trenggalek, membuat volume air meningkat drastis hingga menyebabkan tanggul-tanggul sungai jebol.
“Setelah banjir surut, jangan lupa ada pekerjaan besar: bersih-bersih. Sekolah-sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya perlu dibantu. Warga mungkin bisa bersihkan rumahnya sendiri, tapi untuk fasilitas umum butuh dukungan pemerintah,” ujarnya.
Agus juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang seperti normalisasi sungai dan penguatan tanggul. Ia menyoroti semakin cepatnya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dari hulu.
“Penghijauan di lereng bukit juga penting. Saat ini banyak lahan miring yang beralih fungsi dari tanaman keras ke palawija, sehingga tidak mampu menahan air saat hujan deras,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Bendungan Bagong yang bersumber dari APBN sebagai upaya antisipatif jangka panjang.
“Pemerintah provinsi harus segera berkoordinasi dengan Pemkab Trenggalek, Basarnas, dan semua elemen terkait. Respon cepat adalah kunci penyelamatan dan pemulihan,” pungkas Agus.{}
