Peringatan potensi gempa bumi dangkal di Pulau Madura yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat perhatian serius dari Legislator PKS dari dapil Madura, Harisandi Savari.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur tersebut meminta pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura tidak menunggu bencana terjadi untuk bergerak. Menurutnya, peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang konkret dan terukur.
“Peringatan BMKG ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah, khususnya di empat kabupaten di Madura bersama BPBD, harus segera mematangkan skenario mitigasi bencana dan memastikan kesiapan di lapangan,” ujar Harisandi, Sabtu (29/8/2026).
Harisandi menjelaskan, gempa dangkal perlu mendapat perhatian karena pusat gempanya berada relatif dekat dengan permukaan bumi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan guncangan yang lebih kuat di permukaan dan berpotensi menyebabkan kerusakan, meskipun magnitudonya tidak selalu besar.
Karena itu, menurut Ketua Kadin Pamekasan ini, kesiapsiagaan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan edukasi ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.
Harisandi mendorong edukasi kebencanaan dilakukan secara masif hingga tingkat desa dan lingkungan masyarakat. Materinya tidak cukup hanya berupa imbauan, tetapi harus memberikan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, serta tindakan penyelamatan diri ketika gempa terjadi.
Selain kesiapan masyarakat, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap ketahanan bangunan dan fasilitas publik, terutama sekolah, rumah sakit, tempat pelayanan publik, serta infrastruktur yang menjadi fasilitas vital masyarakat.
“Sebagai anggota dewan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, saya melihat kesiapan bangunan dan fasilitas publik juga harus menjadi perhatian. Kita perlu memastikan infrastruktur yang digunakan masyarakat memiliki tingkat keamanan yang memadai,” katanya.
Meski demikian, Harisandi mengingatkan masyarakat agar tidak merespons peringatan tersebut dengan kepanikan.
“Masyarakat tidak perlu panik secara berlebihan, tetapi wajib meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah hadir untuk memberikan rasa aman melalui kesiapsiagaan infrastruktur dan sosialisasi yang masif,” tambahnya.
Ia menegaskan Komisi D DPRD Jatim akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan sarana dan prasarana keselamatan di Pulau Madura benar-benar siap.
“Mitigasi terbaik adalah bersiap sebelum bencana terjadi. Kita tidak bisa mencegah gempa, tetapi kita bisa mengurangi risiko dan dampaknya terhadap masyarakat,” pungkas Harisandi.
Kalau ingin dibuat lebih “menggigit” untuk portal berita, judulnya juga bisa diarahkan ke angle “Jangan Tunggu Gempa, Harisandi Desak Pemda Madura Cek Sekolah dan Fasilitas Publik”.{}
