Tingginya angka pengangguran di Kota Malang menjadi perhatian serius Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2025, terdapat 27.710 warga yang masih menganggur dari total 486.794 angkatan kerja.
Ironisnya, angka pengangguran tersebut justru didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 11.356 orang dan lulusan perguruan tinggi mencapai 6.491 orang. Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyiapkan langkah konkret.
“Data ini patut menjadi perhatian serius. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, tetapi masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, terutama dari lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi,” ujar Puguh, Senin (21/7/2026).
Legislator PKS itu menilai, di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak, tingginya pengangguran berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial jika tidak segera ditangani.
“Pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bisa memicu kerentanan sosial, kriminalitas, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah yang progresif dan kolaboratif,” katanya.
Puguh mendorong Pemerintah Kota Malang untuk membangun sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menekan angka pengangguran.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMA dan SMK agar lebih siap memasuki dunia kerja.
“Pemkot Malang perlu lebih agresif menjalin kerja sama dengan BLK milik Pemprov Jatim. Lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan kuliah atau belum bekerja bisa mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Selain itu, Puguh juga menyoroti peluang dari program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang tahun ini diperluas secara nasional. Program tersebut dinilai sangat relevan bagi lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan-perusahaan yang siap menerima peserta magang, lalu menghubungkannya dengan para pencari kerja. Dengan begitu, terjadi link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan,” terangnya.
Ia menambahkan, penguatan sektor ekonomi kreatif, industri berbasis digital, dan kewirausahaan juga harus menjadi perhatian karena Kota Malang memiliki potensi besar pada sektor tersebut.
“Yang dibutuhkan adalah orkestrasi dan komunikasi lintas sektor. Ketika data pengangguran dipadukan dengan program pelatihan, pemagangan, dan kebutuhan industri, maka persoalan ini bisa diurai bersama,” tegasnya.
Puguh berharap tingginya angka pengangguran di Kota Malang tidak hanya dipandang sebagai statistik semata, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pengangguran harus ditekan agar bonus demografi yang dimiliki Kota Malang benar-benar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial di masa depan,” pungkasnya.{}
