Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berhasil ditekan hingga mencapai 0,29 persen pada tahun 2025. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang menilai berbagai program perlindungan sosial telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Puguh, penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berjalan cukup efektif dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang tinggal 0,29 persen tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan program-program pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat paling rentan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Legislator PKS itu menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai program perlindungan sosial yang selama ini dijalankan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera, hingga berbagai subsidi pangan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat dinilai turut memperkuat efektivitas upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“Program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Keluarga Sejahtera, dan subsidi pangan terbukti menjadi pengungkit penting dalam menekan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektor juga membuat program-program tersebut lebih efektif menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Puguh menambahkan, capaian tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mulai diarahkan secara lebih inklusif. Tidak hanya mengejar pertumbuhan secara statistik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan menekan kemiskinan ekstrem tidak membuat pemerintah lengah terhadap persoalan kemiskinan secara umum yang masih relatif tinggi.
Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 masih berada di angka 9,30 persen. Angka tersebut memang turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen, tetapi menurut Puguh penurunannya masih tergolong tipis.
“Capaian kemiskinan ekstrem sangat baik, tetapi kita juga harus melihat bahwa kemiskinan secara umum masih berada di angka 9,30 persen. Ini berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” tegasnya.
Selain itu, Puguh menyoroti kondisi kelompok kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi cukup berat. Meningkatnya biaya hidup, inflasi, dan ketidakstabilan pekerjaan terutama di sektor informal dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat.
Menurutnya, tanpa kebijakan yang tepat, kelompok kelas menengah dapat mengalami stagnasi bahkan berisiko turun kembali ke kategori masyarakat miskin.
“Kelas menengah saat ini menghadapi tantangan serius. Inflasi, tingginya biaya hidup, dan ketidakpastian pekerjaan membuat daya beli mereka tertekan. Jangan sampai kelompok yang selama ini menjadi penopang ekonomi justru turun kelas karena tidak mendapatkan perhatian yang memadai,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh melalui kebijakan yang mendorong produktivitas dan peningkatan pendapatan.
Puguh menilai penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan usaha, serta peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan ke depan agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Ke depan perlu ada transformasi ekonomi yang inklusif. Penguatan UMKM, akses pembiayaan yang lebih luas, serta pendidikan berkualitas harus terus diperkuat agar bukan hanya kemiskinan ekstrem yang turun, tetapi masyarakat miskin secara umum juga bisa naik kelas dan kelompok menengah memiliki ketahanan finansial yang lebih kokoh,” pungkasnya.
Ia berharap capaian penurunan kemiskinan ekstrem yang telah diraih Jawa Timur dapat menjadi pijakan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.{}
