Menyedihkan, salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kendalrejo Trenggalek hanya menerima satu siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Kondisi ini menjadi sorotan serius anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, yang mendorong langkah konkrit berupa merger sekolah dan inovasi dalam pendidikan publik.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim 9 yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi itu mengungkapkan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sepele.
Di Kendalrejo sendiri, terdapat tiga SDN dan satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada dalam satu lingkungan. Ia menilai keberadaan MI dengan program unggulan menjadi daya tarik utama bagi orang tua.
“Sekolah yang menawarkan program unggulan, seperti tahfidz Al-Qur’an, menjadi pilihan utama masyarakat. Ini terjadi di MI Kendalrejo yang memiliki program semacam itu,” ujar Waki Komisi A DPRD Jatim itu.
Menurutnya, penurunan jumlah anak usia SD juga menjadi faktor pendukung rendahnya pendaftar di sekolah negeri. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan masyarakat mulai meninggalkan SDN karena dinilai kurang menarik dibandingkan sekolah alternatif.
Melihat kondisi ini, Agus Cah mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan langkah strategis, salah satunya dengan menggabungkan SDN yang berdekatan secara geografis.
“Jarak antar sekolah hanya sekitar 200 meter. Merger sangat memungkinkan agar pengelolaan lebih efisien dan pembelajaran tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang bukan hanya soal penggabungan.
“Sekolah negeri perlu melakukan inovasi agar mampu bersaing dan menjawab ekspektasi masyarakat. Inovasi bisa dalam bentuk program unggulan, pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, atau peningkatan kualitas guru,” tambahnya.
Fenomena kekurangan siswa ini, kata Agus, tidak hanya terjadi di Trenggalek. Di berbagai daerah lain di Jawa Timur, SDN menghadapi tantangan serupa akibat perubahan demografi serta meningkatnya minat terhadap sekolah berbasis keunggulan.
Agus berharap, melalui sinergi antara kebijakan merger dan dorongan inovasi, pendidikan dasar negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
“Sekolah negeri harus bangkit dan menunjukkan kualitasnya. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah hak semua anak Indonesia,” pungkas anggota Fraksi PKS Jatim itu.{}