Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menjadikan agenda Reses ke-2 Tahun 2025 sebagai ajang menyapa langsung masyarakat di daerah pemilihannya, Malang Raya.
Kali ini, ia menyerap aspirasi masyarakat Sumbermanjing Wetan (Sumawe) dalam sebuah forum yang digelar di Aula MTsN 4 Malang, pada Senin (1/7/2025).
Kehadiran Puguh disambut hangat oleh 125 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, guru, hingga pemuda. Dalam sambutannya, politisi yang dikenal dengan sapaan Doktor Puguh ini menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) Jawa Timur untuk mendukung kemajuan nasional.
“Jawa Timur adalah tulang punggung Indonesia. Dengan jumlah penduduk hampir 42 juta jiwa, kesiapan SDM kita menjadi kunci dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan,” tegas Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Menurutnya, pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi salah satu isu paling krusial untuk dijawab oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Permintaan konkret pun muncul dari salah satu peserta, Rena, seorang guru dari Desa Sitiarjo, yang berharap agar program pendidikan gratis benar-benar dapat diwujudkan, terutama bagi masyarakat kecil.
“Kami sebagai rakyat kecil sangat berharap pendidikan gratis bisa benar-benar dirasakan. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Puguh menegaskan bahwa pendidikan dasar gratis merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada 27 Mei 2025 menyatakan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, termasuk bagi siswa di sekolah atau madrasah swasta.
“Ini amanat konstitusi. Saya akan terus mendorong agar keputusan MK ini segera direalisasikan. Pendidikan yang baik dan merata adalah fondasi utama untuk membangun bangsa, termasuk Jawa Timur,” ujarnya, disambut tepuk tangan peserta.
Reses ini menjadi momentum penting bagi Puguh, tidak hanya untuk menjaring aspirasi, tetapi juga untuk menyampaikan bahwa fungsi dewan tak lepas dari peran pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.{}
