Penguatan fasilitas olahraga dan pembenahan transportasi publik menjadi dua isu utama yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, bersama warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kota Malang, Senin (27/7/2026).
Kegiatan serap aspirasi yang dihadiri jajaran pengurus dan warga PSHT Kota Malang itu berlangsung penuh antusias. Berbagai masukan disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur olahraga, kesejahteraan guru, hingga persoalan kemacetan yang kian dirasakan warga Kota Malang.
Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim itu mengatakan, salah satu aspirasi yang paling mengemuka adalah perlunya penambahan fasilitas olahraga untuk menunjang pembinaan atlet di Kota Malang.
“Jawa Timur merupakan salah satu lumbung atlet nasional. Pencak silat menjadi salah satu cabang olahraga yang terus berkembang dan berkontribusi besar, tidak hanya mencetak prestasi tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Karena itu, kebutuhan fasilitas olahraga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, warga PSHT menyampaikan harapan agar pemerintah menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih memadai, termasuk venue untuk sejumlah cabang olahraga yang hingga kini masih terbatas.
“Salah satu yang disampaikan adalah kebutuhan venue olahraga, termasuk fasilitas untuk cabang olahraga sepatu roda yang hingga kini belum tersedia secara memadai di Kota Malang,” katanya.
Menurut Puguh, pembangunan sarana olahraga merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak atlet-atlet berprestasi sekaligus membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter.
Selain persoalan olahraga, peserta reses juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan.
“Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian pemerintah. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Ketika kesejahteraan mereka meningkat, kualitas proses belajar mengajar juga akan semakin baik,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Persoalan kemacetan yang semakin parah di Kota Malang juga menjadi topik pembahasan dalam dialog bersama masyarakat. Menurut Puguh, diperlukan perubahan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada penguatan transportasi publik.
“Saya berpandangan pemerintah harus melakukan revolusi kebijakan dalam mengurai kemacetan. Solusinya bukan hanya membangun atau melebarkan jalan, tetapi memperkuat sistem transportasi publik yang nyaman, aman, dan terintegrasi,” tegasnya.
Puguh mengingatkan bahwa sejak 2022 dirinya telah menggagas konsep Angkot Halokes (Angkutan Sekolah) sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada jam-jam sibuk.
“Salah satu penyumbang kemacetan pada hari kerja adalah aktivitas antar-jemput pelajar. Kalau angkutan sekolah bisa diperkuat, maka penggunaan kendaraan pribadi untuk mengantar anak ke sekolah dapat dikurangi secara signifikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemacetan di Kota Malang juga dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat, banyaknya kegiatan wisata, serta keberadaan sekitar 350 ribu mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota tersebut.
Karena itu, menurutnya, penguatan transportasi publik harus menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat semakin lancar sekaligus mendukung posisi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota tujuan wisata.
Di akhir kegiatan, Puguh menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga PSHT yang aktif menyampaikan berbagai aspirasi.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini, mulai dari kebutuhan fasilitas olahraga, kesejahteraan guru, hingga solusi kemacetan, akan kami perjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Jawa Timur.
Harapannya, berbagai aspirasi ini dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.{}
