Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut baik kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) yang menghapus kegiatan wisuda bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025 yang ditandatangani pada 6 Maret 2025.
Menurut Puguh, wisuda yang kerap dilakukan di berbagai jenjang pendidikan telah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Terlebih, kondisi ekonomi saat ini sedang tidak menentu, ditambah dengan momen jelang lebaran yang membuat pengeluaran masyarakat semakin meningkat.
“Pendidikan kita ini terlalu banyak wisuda. Dari lulus TK hingga pendidikan tinggi ada wisuda. Bagi masyarakat mampu, ini mungkin bukan masalah, tetapi bagi kelas menengah ke bawah, ini bisa menjadi beban tersendiri,” ujar Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim ini.
Ia menekankan bahwa seremoni kelulusan seharusnya tidak menjadi prioritas dalam dunia pendidikan.
Sebaliknya, sekolah sebaiknya lebih fokus pada pembekalan mental dan karakter siswa agar siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya atau dunia kerja.
“Menurut saya, acara kelulusan cukup dilakukan sederhana di lingkungan sekolah. Lebih baik jika dijadikan ajang pembekalan siswa agar mereka lebih siap menghadapi tantangan ke depan, jangan sampai pendidikan hanya jadi seremoni!” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Puguh juga menyoroti pentingnya meningkatkan daya saing lulusan SMA dan SMK di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa kelompok ini menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka di provinsi tersebut.
Oleh karena itu, ia menilai fokus utama dunia pendidikan seharusnya adalah membekali siswa dengan keterampilan dan kesiapan mental, bukan sekadar seremoni kelulusan.
“Menanamkan tanggung jawab terhadap kehidupan jauh lebih penting dibandingkan sekadar menggelar wisuda yang bisa jadi keluar dari esensi pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.{}
