Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai penanganan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan program seperti job fair.
Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih mendasar, mulai dari menyiapkan kompetensi angkatan kerja hingga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru.
Menurut Puguh, berbagai program penanganan pengangguran selama ini masih cenderung menjadi perantara antara perusahaan yang membuka lowongan dan masyarakat yang mencari pekerjaan.
Padahal, persoalan utamanya juga terletak pada kemampuan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.
“Di tengah jumlah angkatan kerja yang terus bertambah dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut melakukan langkah yang jauh lebih mendasar,” ujar legislator PKS tersebut.
Puguh menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran secara persentase belum tentu berarti persoalan ketenagakerjaan telah terselesaikan. Pertumbuhan angkatan kerja tetap perlu diimbangi dengan tersedianya pekerjaan yang memadai dan sesuai dengan kompetensi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menjalankan dua agenda secara bersamaan, yakni meningkatkan kesiapan angkatan kerja dan memperluas penciptaan lapangan pekerjaan.
Untuk mendorong terbukanya kesempatan kerja, pemerintah perlu memberikan stimulus serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan iklim investasi. Upaya tersebut, menurutnya, perlu dilakukan secara konsisten di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Malang.
“Pemerintah perlu memberikan stimulus serta merumuskan paket kebijakan yang semakin mempermudah tumbuhnya industri dan mendongkrak iklim investasi,” jelas anggota DPRDJatim dari dapil Malang Raya itu.
Di sisi lain, Puguh menekankan pentingnya data ketenagakerjaan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah juga perlu membangun koordinasi rutin dengan pelaku industri, baik sektor formal maupun informal, untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja secara langsung.
Ia mengusulkan adanya forum berkala yang mempertemukan pemerintah, dunia industri, dan sektor pendidikan. Melalui forum tersebut, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, sehingga dapat diselaraskan dengan materi pelatihan maupun pendidikan bagi generasi muda.
“Kebutuhan kompetensi inilah yang kemudian diajarkan dan dipersiapkan kepada anak-anak muda di bangku sekolah, sehingga kesiapan tenaga kerja lokal dapat terjawab secara optimal,” katanya.
Puguh berharap kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penempatan pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem yang mendorong tumbuhnya industri, investasi, dan kesempatan kerja baru.
Dengan pendekatan tersebut, ia menilai penanganan pengangguran dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kesiapan tenaga kerja lokal.{}
