Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi di Jawa Timur.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, Puguh menyebut fenomena ini sebagai paradoks bagi provinsi yang dikenal sebagai pusat pendidikan.
“Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan D1 hingga D3 mencapai 5,41%, naik signifikan dari 4,8% pada Februari 2023. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, TPT lulusan D4 sampai S3 naik menjadi 5,6%. Ini artinya semakin banyak kaum intelektual di Jawa Timur yang menganggur,” ungkap Puguh, Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan antara jumlah lulusan berpendidikan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai. Padahal, Jawa Timur memiliki banyak perguruan tinggi ternama di berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, dan Jember.
“Ini kan paradoks. Jawa Timur pusatnya kampus, pusatnya pelajar. Tapi kok justru pengangguran intelektual makin naik? Harusnya ini jadi perhatian serius,” tegas legislator PKS ini.
Puguh menilai ada dua kemungkinan penyebab fenomena ini. Pertama, pemerintah gagal membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Kedua, para lulusan belum mampu melakukan penyesuaian atau “shifting” ke arah penciptaan lapangan kerja secara mandiri.
“Yang disayangkan, mereka ini sudah menempuh pendidikan sampai jenjang tinggi, bahkan sampai S2 atau S3, tapi akhirnya menganggur. Padahal mereka punya keahlian. Jangan sampai keilmuan mereka ini jadi sia-sia,” ujarnya.
Ia pun mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur untuk memiliki basis data yang akurat dan holistik mengenai potensi tenaga kerja di Jatim. Menurutnya, harus ada pemetaan yang jelas mengenai lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, baik SMK, D1, D3, S1 hingga S3, beserta kebutuhan dunia kerja yang relevan.
“Disnaker harus punya dasbor komprehensif. Mana keahlian yang dimiliki, mana peluang kerja yang tersedia, semua harus termapping. Dunia industri butuh tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, dan pemerintah harus bisa menjembatani itu,” tandas Puguh.
Ia juga menyoroti lulusan SMK yang masih menjadi penyumbang tertinggi pengangguran terbuka, yakni 5,87%, meskipun tren ini terus menurun. Namun, fokusnya tetap pada peningkatan jumlah pengangguran di kalangan lulusan tinggi yang seharusnya bisa menjadi motor kemajuan daerah.
“Kalau dikelola dengan baik, kaum intelektual ini bisa menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan daerah. Tapi kalau tidak diberi ruang dan arah, ya akhirnya menganggur. Ini pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” pungkasnya.{}
