Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data terbaru mengenai angka kemiskinan di Jawa Timur. Hingga Maret 2025, tercatat 3,876 juta jiwa penduduk Jawa Timur masih berada di bawah garis kemiskinan. Meski jumlah itu mengalami penurunan sebesar 17,94 ribu jiwa dibandingkan September 2024, Jawa Timur tetap menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan bahwa meskipun tren penurunan kemiskinan patut diapresiasi, posisi Jawa Timur masih memprihatinkan di level nasional.
“Angka kemiskinan memang turun, termasuk kemiskinan ekstrem. Tapi posisi Jatim masih di urutan pertama dengan penduduk miskin terbanyak. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas politisi PKS asal Dapil Malang Raya itu.
Puguh menyoroti bahwa tingginya angka kemiskinan di Jatim tak lepas dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah administratif. Jatim merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak kedua dan memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yaitu 38 daerah.
Namun sayangnya, tidak semua kabupaten/kota memiliki kemampuan fiskal yang seimbang. Ketimpangan ini menyebabkan daerah-daerah tertentu tertinggal dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kalau kita lihat, antara Jatim bagian utara, selatan, timur, dan barat, kemampuan fiskalnya tidak bisa disamaratakan. Ini berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk menekan angka kemiskinan,” jelas legislator PKS itu.
Ia mendorong pemerataan pembangunan dan intervensi khusus di kantong-kantong kemiskinan, termasuk peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas.
“Pemerataan pembangunan adalah kunci. Harus ada dukungan nyata, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini termarjinalkan secara ekonomi,” ujarnya.
Tak hanya soal pembangunan wilayah, Puguh juga menyinggung isu ketenagakerjaan sebagai penyumbang kemiskinan yang signifikan. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai.
Sebagai solusi, Puguh mendorong optimalisasi dan revitalisasi 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim agar lebih relevan dengan kebutuhan industri masa kini.
“BLK yang sudah usang dan tidak sesuai kebutuhan industri harus direvitalisasi. BLK harus jadi solusi nyata untuk mengatasi minimnya peluang kerja,” tegasnya.
Menurutnya, BLK bisa menjadi alternatif konkret bagi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi yang belum terserap di pasar kerja formal.
“Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa didorong menjadi wirausaha baru. Ini bisa jadi jalan keluar bagi generasi muda Jatim agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” tandasnya.{}
