Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar segera mengubah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, proyeksi PAD dalam RAPBD 2027 hanya tumbuh sekitar 0,2 persen, meskipun perekonomian Jawa Timur pada semester I 2026 mencatat pertumbuhan 5,84 persen.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menilai pertumbuhan PAD yang sangat tipis tersebut menunjukkan upaya menggali potensi pendapatan daerah belum berjalan optimal. Pemprov diminta tidak lagi mengandalkan pola kerja lama atau sekadar business as usual dalam mengelola penerimaan daerah.
“Proyeksi PAD Jatim 2027 sebesar Rp17,686 triliun. Angka ini hanya naik tipis dari APBD 2026 yang sebesar Rp17,649 triliun. Padahal, perekonomian Jatim pada semester I 2026 tumbuh hingga 5,84 persen,” ujar Lilik.
Menurutnya, persoalan kemandirian fiskal tidak hanya terletak pada rendahnya pertumbuhan PAD, tetapi juga pada struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam RAPBD 2027, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,545 triliun atau meningkat sekitar Rp138,112 miliar. Namun, kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan dana transfer, sementara proyeksi PAD justru terkoreksi turun Rp20,255 miliar dibandingkan nota keuangan awal.
Lilik juga menyoroti penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp39,927 miliar. Salah satu penyumbang penurunan terbesar berasal dari retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit yang diproyeksikan merosot Rp46,817 miliar. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius agar potensi penerimaan daerah dapat dikelola lebih baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, struktur PAD Jawa Timur dinilai masih terlalu bertumpu pada pajak daerah yang menyumbang sekitar 75,8 persen dari keseluruhan PAD. Sumber utamanya antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ketergantungan tersebut menyimpan risiko ke depan. Peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik, perubahan pola konsumsi bahan bakar, penerapan skema opsen pajak, hingga daya beli masyarakat dapat memengaruhi basis penerimaan pajak daerah.
“Pemprov Jatim tidak bisa terus-menerus menggantungkan penerimaan pada sumber pajak yang sama. Harus ada inovasi dan perluasan sumber pendapatan daerah yang sah tanpa menambah beban masyarakat,” tegas legislator PKS tersebut.
Perhatian Lilik juga tertuju pada kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang baru menyumbang sekitar 2,8 persen terhadap PAD. Dari kontribusi tersebut, sekitar 85 persen masih berasal dari PT Bank Jatim, sementara sejumlah BUMD lain belum memberikan setoran dividen secara optimal.
Karena itu, ia meminta Pemprov Jatim melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kinerja BUMD. Perusahaan daerah harus dikelola secara profesional, memiliki model bisnis yang sehat, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Langkah tersebut juga perlu diselaraskan dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim.
Di sisi lain, aset-aset milik pemerintah daerah yang belum produktif perlu dipetakan kembali. Pemanfaatannya harus didasarkan pada potensi ekonomi dan kepastian legalitas agar tidak sekadar menjadi aset yang tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pemasukan bagi daerah.
Lilik juga mendorong penguatan kemandirian fiskal BLUD rumah sakit melalui perbaikan manajemen klaim dan penagihan piutang BPJS Kesehatan. Namun, upaya meningkatkan penerimaan tersebut harus tetap menjaga mutu dan akses pelayanan bagi pasien.
Untuk memperkuat pemungutan PAD, ia menekankan pentingnya digitalisasi melalui pembayaran nontunai, integrasi data, dan pengawasan piutang. Perbaikan sistem penarikan, perluasan basis penerimaan, serta penutupan potensi kebocoran juga harus menjadi prioritas.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak maupun retribusi yang berpotensi membebani masyarakat.
“Kami berharap Pemprov Jatim tidak lagi bekerja business as usual. Energi inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD harus dikuatkan, setidaknya dimulai dengan menyegerakan tindak lanjut atas rekomendasi Banggar,” tandas Lilik.
Ia berharap strategi baru pengelolaan pendapatan daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal Jawa Timur. Dengan sumber pendapatan yang lebih beragam dan tata kelola yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.{}
