Fraksi PKS JATIM Sampaikan 10 Catatan Kritis Untuk P-APBD 2025: APBD Harus Pro Rakyat, Bukan Membebani Rakyat
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur
menyampaikan 10 catatan kritis terhadap Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Pandangan
umum tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD
Jatim, Lilik Hendarwati, dalam rapat paripurna pada
Selasa (19/8/2025).
