Musim kemarau panjang mulai menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Jawa Timur. Di Madura Raya, kekeringan bahkan telah berkembang menjadi krisis air bersih yang memaksa ribuan kepala keluarga (KK) bergantung pada pasokan air dari pemerintah.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari. Ia mendesak Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten di Madura meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan di wilayah yang terdampak.
Harisandi menilai kekeringan di Madura bukan persoalan baru. Setiap musim kemarau, sejumlah wilayah kembali menghadapi persoalan serupa. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti pada distribusi air bersih secara insidental.
“BPBD Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat harus bergerak cepat memetakan kawasan yang paling rentan mengalami krisis air. Langkah nyata berupa penyediaan dan jaminan distribusi air bersih bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama saat ini,” ujar Harisandi, Rabu (9/9/2026).
Berdasarkan data BPBD Jatim, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan. Madura Raya yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian serius karena sebaran wilayah terdampaknya cukup luas.
Di Kabupaten Pamekasan, misalnya, ribuan KK dilaporkan terdampak kekeringan dan membutuhkan suplai air bersih dalam jumlah besar secara berkala.
Menurut Harisandi, distribusi air bersih harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas. Wilayah dengan tingkat kerentanan paling tinggi harus menjadi prioritas sehingga bantuan tidak terlambat ketika sumber air warga mulai mengering.
“Pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah atau jatuh korban baru bertindak. Mitigasi terpadu harus berjalan sekarang demi menyelamatkan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada pasokan air bersih darurat,” tegasnya.
Namun, Harisandi mengingatkan bahwa distribusi air bersih hanya merupakan solusi jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan strategi permanen agar masyarakat Madura tidak terus menghadapi krisis yang sama setiap tahun.
Ia mendorong percepatan pembangunan sumur bor dan optimalisasi Penampungan Air Tanah Sementara (PATS), terutama di desa-desa yang secara geografis dan historis menjadi kantong kekeringan.
“Kalau setiap tahun kita hanya mengirim tangki air, berarti kita terus memadamkan masalah yang sama. Harus ada intervensi jangka panjang berupa pembangunan sumber air dan infrastruktur penampungan yang bisa membuat masyarakat lebih tahan menghadapi kemarau,” kata Harisandi.
Legislator PKS itu juga meminta pemerintah daerah menyusun peta desa rawan kekeringan secara lebih detail, termasuk kebutuhan air, sumber air alternatif, akses distribusi, hingga jumlah warga yang terdampak. Data tersebut penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Harisandi menilai ancaman kekeringan juga perlu dilihat sebagai persoalan ketahanan masyarakat. Krisis air tidak hanya menyangkut kebutuhan minum dan rumah tangga, tetapi dapat berdampak pada kesehatan, sanitasi, pertanian, peternakan, serta aktivitas ekonomi warga.
Karena itu, koordinasi antara BPBD, pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan instansi teknis di tingkat provinsi harus diperkuat. Penanganan juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan kemarau yang berlangsung lebih panjang.
Dengan kondisi kekeringan yang terus meluas, Harisandi meminta pemerintah tidak bersikap reaktif. Menurutnya, setiap kawasan yang sudah teridentifikasi rawan harus memiliki skenario penanganan sebelum krisis air semakin parah.
“Yang kita perlukan bukan sekadar respons ketika air sudah habis. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat benar-benar berada dalam kondisi darurat. Distribusi air harus berjalan, tetapi pada saat yang sama sumber air permanen juga harus disiapkan,” pungkas Harisandi.{}
