Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendesak PT Panca Wira Usaha (PWU) untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan Jatim Expo.
Ia mempertanyakan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan potensi bisnis yang dimiliki.
“Jatim Expo pada Desember kemarin hanya menyetorkan PAD sebesar Rp 100 juta dalam setahun. Saya minta agar angka ini dinaikkan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Selain meminta kenaikan setoran PAD, Lilik juga menyoroti ketidakjelasan laporan keuangan Jatim Expo. Ia ingin mengetahui secara pasti berapa sebenarnya pendapatan gedung pertemuan tersebut.
“Saya ingin tahu berapa sebenarnya pendapatan Jatim Expo selama ini. Tapi alasannya karena bangunan itu belum lunas, sehingga mereka masih harus membayar utang pembangunan,” jelasnya.
Lilik menilai alasan tersebut tidak cukup kuat, mengingat Jatim Expo secara bisnis terlihat ramai. Ia pun membandingkan pendapatan yang disetorkan dengan usaha kecil seperti warung kopi.
“Hanya Rp 100 juta per tahun, kalau dibagi dalam sebulan tidak sampai Rp 9 juta. Masak pendapatannya sama dengan warkop?” tegasnya.
Lilik menegaskan bahwa kritikan terhadap transparansi keuangan BUMD, termasuk PT PWU, bukan tanpa alasan.
Menurut Lilik, Komisi C DPRD Jatim berupaya memastikan bahwa seluruh BUMD benar-benar bisa memberikan dividen sesuai dengan tugasnya sebagai sumber utama PAD, sebagaimana diatur dalam PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Mengingat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), PAD Jawa Timur mengalami penurunan drastis hingga Rp 4 triliun, Komisi C terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD dari sumber lain.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah BUMD, yang seharusnya menjadi core business bagi Pemprov Jawa Timur.
“Karena PAD kita berkurang hingga Rp 4 triliun sejak UU HKPD diberlakukan, kami di Komisi C harus memastikan bahwa BUMD bisa memberikan kontribusi yang optimal. Jangan sampai potensi pendapatan besar, tetapi kontribusi ke PAD masih kecil,” tegas Lilik.
Oleh karena itu, ia meminta PT PWU untuk membuka laporan keuangan Jatim Expo secara transparan agar bisa dievaluasi secara objektif.
“Kami butuh laporan yang jelas agar bisa mengukur seberapa besar potensi sebenarnya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.{}
