Anjloknya harga timun di Kabupaten Jember hingga hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram mendapat sorotan dari Anggota DPRD Jawa Timur dapil Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk.
Menurutnya, kondisi yang merugikan petani tersebut menunjukkan masih minimnya intervensi pemerintah dalam mengatur pola tanam dan tata kelola sektor pertanian sehingga persoalan serupa terus berulang setiap musim panen.
Khusnul mengatakan, jatuhnya harga timun bukan semata-mata karena mekanisme pasar, melainkan juga akibat tidak adanya pengaturan yang terencana terkait komoditas yang ditanam petani di berbagai daerah.
“Memang ke depan pemerintah harus bisa mengatur beberapa kabupaten itu. Ada yang mengatur mana yang menanam cabai, mana yang menanam timun, mana yang menanam tomat. Sebenarnya bisa diarahkan melalui dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Legislator PKS tersebut menilai selama ini banyak daerah menanam komoditas yang sama dalam waktu bersamaan. Akibatnya, ketika panen raya terjadi, pasokan melimpah sementara daya serap pasar terbatas sehingga harga langsung merosot tajam.
“Kalau dibiarkan, kejadian seperti ini akan terus berulang. Beberapa daerah pasti panennya bersamaan. Ketika panen bersamaan, harga pasti murah,” katanya.
Menurut Khusnul, pemerintah daerah melalui dinas pertanian seharusnya memiliki peta produksi dan pola tanam yang terintegrasi antardaerah. Dengan demikian, produksi berbagai komoditas hortikultura dapat diatur lebih seimbang sesuai kebutuhan pasar.
Ia menilai lemahnya pengaturan tersebut membuat petani terus berada dalam posisi rentan. Setiap kali panen raya terjadi, petani harus menghadapi risiko harga jatuh yang berdampak langsung pada pendapatan mereka.
“Ini menunjukkan pemerintah belum hadir secara optimal dalam mengatur pola tanam di Indonesia. Kalau tidak ada pengaturan, persoalan seperti ini akan terus berulang, hari ini timun, besok cabai, lusa tomat atau terong,” tegasnya.
Khusnul juga menyoroti karakteristik timun sebagai komoditas yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Kondisi tersebut membuat petani tidak memiliki banyak pilihan selain menjual hasil panennya meski harga sedang anjlok.
“Mentimun ini memang agak berat karena tidak bisa bertahan lama. Petani akhirnya harus segera menjual hasil panennya sehingga posisi tawar mereka menjadi lemah saat harga turun,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai terobosan untuk memperluas pasar hasil pertanian memang diperlukan. Namun langkah tersebut tidak akan cukup jika pemerintah tidak memperbaiki tata kelola produksi di tingkat hulu.
Selain persoalan harga, Khusnul juga mengingatkan pentingnya ketersediaan pupuk subsidi bagi petani. Di tengah biaya produksi yang terus meningkat, akses terhadap pupuk subsidi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
“Tentu adanya pupuk subsidi itu penting. Jangan sampai kelompok-kelompok tani tidak mendapatkan pupuk subsidi karena mereka juga berharap dukungan pemerintah untuk menekan biaya produksi,” ujarnya.
Khusnul berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem perencanaan pertanian, mulai dari pengaturan pola tanam, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan akses pasar bagi petani.
“Petani sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk, pestisida, dan operasional. Jangan sampai ketika panen mereka justru merugi karena harga jatuh. Pemerintah harus hadir agar petani mendapatkan kepastian dan perlindungan,” pungkasnya.{}
