Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, menyusul realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dinilai masih kurang maksimal.
“Perlu evaluasi total kinerja OPD teknis dengan peningkatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan. Ini penting agar serapan belanja modal pada APBD tahun berikutnya bisa meningkat,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim 2024, Senin (2/6).
Dari laporan yang disampaikan, tercatat masih ada 3,86 persen belanja daerah yang tidak terserap, setara dengan Rp1,38 miliar. Adapun belanja modal tercatat terserap 93,09 persen, dengan sub-komponen belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 78,67 persen.
Fraksi PKS juga menyoroti OPD yang realisasi belanjanya masih berada di bawah rata-rata 96,14 persen. Menurut Khuluk, perlu dilakukan mitigasi dan evaluasi program agar ke depan kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengejar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pendapatan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi capaian pelampauan pendapatan tahun 2024 yang mencapai 110,32 persen atau sebesar Rp3,318 miliar. Namun demikian, fraksi menilai Pemprov tidak boleh lengah, khususnya dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.
“Dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 dan RAPBD 2026, diperlukan kajian penetapan target PAD yang lebih ekspansif, tidak pesimistis, dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta target pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2025–2029,” tambah Khuluk.
Fraksi PKS juga menyoroti surplus anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp4,7 triliun. Mereka mendesak agar penggunaan SILPA tersebut ditindaklanjuti dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026.
Salah satu usulan strategis Fraksi PKS adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di bidang transportasi. BUMD ini dirancang untuk menaungi pengelolaan transportasi seperti Trans Jatim dan Trans Laut agar lebih fleksibel dalam melakukan investasi dan ekspansi usaha.
“Selain itu, peningkatan program layanan publik di sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi juga harus menjadi prioritas,” tegas Khuluk.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum optimal dan tidak sesuai harapan. Meski Pemprov telah memberikan penyertaan modal cukup besar kepada sejumlah BUMD, namun secara umum kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih minim.
“Fraksi PKS menyarankan agar BUMD yang tidak sehat sebaiknya dimerger. Selain itu, perlu dilakukan koreksi dan evaluasi secara komprehensif terhadap BUMD, terutama yang kontribusinya kecil terhadap PAD,” ujarnya.
Dua BUMD yang menjadi sorotan Fraksi PKS adalah PT PWU dan PT JGU. Menurut Khuluk, kedua BUMD tersebut diragukan produktivitas dan prospek bisnisnya, sehingga layak untuk dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terkait keberlanjutannya.{}
