Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga mendapat dukungan dari Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati.
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, khususnya kalangan pekerja, pelaku UMKM, dan petani yang menjadikan sepeda motor sebagai alat utama mobilitas sehari-hari.
“Saya menyambut baik kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini adalah langkah konkret yang mencerminkan keberpihakan pada masyarakat kecil, khususnya pemilik sepeda motor yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas rakyat pekerja, pelaku UMKM, dan petani,” kata Lilik.
Menurut politisi Fraksi PKS ini, sepeda motor bukan hanya alat transportasi, tapi juga alat produktivitas yang menopang ekonomi keluarga. Maka, ketika pemerintah memberi ruang keringanan bagi rakyat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban denda, itu menjadi bentuk keadilan fiskal yang patut diapresiasi.
Di sisi lain, Lilik juga memahami keputusan Pemprov Jatim untuk tidak menyertakan kendaraan roda empat dalam program pemutihan kali ini. Ia menilai, hal itu merupakan bentuk keadilan sosial yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
“Para pemilik kendaraan roda empat, yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas, justru memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak,” jelas Ketua Fraksi PKS Jatim itu.
Lilik menekankan bahwa pajak bukan hanya urusan administrasi, tetapi merupakan kontribusi langsung masyarakat terhadap pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Dengan kata lain, yang mampu membantu yang belum mampu; yang kuat menopang yang lemah. Maka, saat sebagian masyarakat mendapat keringanan melalui pemutihan, yang lain menunjukkan kepeduliannya dengan tetap taat pajak,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menyambut baik kebijakan ini, dan berharap tercipta semangat gotong royong fiskal yang kuat di tengah masyarakat.
“Kita butuh kolaborasi dan gotong royong fiskal seperti ini untuk membangun Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.{}
