Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyangga ekonomi daerah di tengah tantangan sektor industri, khususnya dampak penutupan dan perlambatan industri manufaktur yang berpotensi memicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lilik menyampaikan, Komisi C DPRD Jatim terus mendorong penguatan BUMD agar mampu berinovasi dan berkreasi lebih jauh dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama penguatan tersebut adalah peningkatan kontribusi dividen bagi daerah sekaligus dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Kami di Komisi C betul-betul mensupport BUMD agar memiliki inovasi dan kreativitas yang kuat. Salah satunya tentu kami dorong agar dividen BUMD semakin meningkat,” ujar legislator PKS itu.
Selain berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lilik menekankan bahwa BUMD juga diharapkan berperan sebagai katalis dalam penciptaan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja lokal yang terdampak perlambatan sektor manufaktur.
Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi mitra penguatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di lingkungan operasional perusahaan.
“Kami berharap BUMD bisa menjadi katalis, bukan hanya untuk penciptaan tenaga kerja lokal, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi UMKM di sekitarnya. Dengan begitu, ekosistem ekonomi daerah bisa tetap bergerak,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Lilik mengakui bahwa harapan besar terhadap BUMD ini perlu diiringi dengan komunikasi dan kerja ekstra, baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk dalam sinergi dengan BUMN.
Upaya ini dinilai penting untuk menekan tingginya angka PHK di sektor industri lain.
“Kita masih berharap kesempatan-kesempatan kerja itu bisa diperluas melalui BUMD. Ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangi dampak PHK yang cukup tinggi di sektor manufaktur,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Lilik menegaskan optimisme DPRD Jatim terhadap kondisi ekonomi daerah hingga akhir 2025. Saat ini, DPRD Jatim juga tengah membentuk panitia khusus (pansus) guna memastikan seluruh BUMD di Jawa Timur dapat berjalan secara sehat, profesional, dan akuntabel.
“Tidak hanya sektor di luar, BUMD kita sendiri harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Ini bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya.{}
