Desil Warga Naik Meski Ekonomi Belum Membaik, Lilik Hendarwati Soroti Akurasi Data Bansos

Perubahan kelompok desil kesejahteraan masyarakat menjadi keluhan warga yang diterima Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati. Sejumlah warga mengaku mengalami kenaikan desil, meskipun kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya membaik. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Keluhan tersebut disampaikan warga saat Lilik menggelar reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Tanah Merah Sayur, Kelurahan Tanah Kali Kedinding (Takal), Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Minggu (15/11/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang diduga memengaruhi perubahan desil, mulai dari kepemilikan utang, perubahan pekerjaan, hingga kondisi rumah yang telah direnovasi melalui program bantuan pemerintah.

“Ada pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dengan desil. Ternyata banyak masyarakat kita ini desilnya menjadi naik karena mereka punya utang. Yang kedua karena perubahan pekerjaan. Padahal pekerjaannya kadang juga tidak UMR, tetapi ternyata meningkatkan desil,” kata Lilik seusai kegiatan reses.

Menurut anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Kota Surabaya tersebut, perubahan kondisi yang tercatat dalam sistem pendataan belum tentu mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi warga secara nyata.

Ia mencontohkan masyarakat yang rumahnya mengalami perbaikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Kondisi rumah yang kini lebih baik secara fisik bisa memengaruhi penilaian dalam pendataan, padahal renovasi tersebut berasal dari bantuan pemerintah, bukan kemampuan ekonomi mandiri pemilik rumah.

“Posisi rumah yang dibantu kemudian direnovasi dengan baik, tetapi sebenarnya itu dari Rutilahu, bukan renovasi sendiri. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat desil berubah,” jelasnya.

Lilik menilai, pembaruan data kesejahteraan harus dilakukan dengan melihat kondisi faktual masyarakat. Pendataan yang hanya mengandalkan informasi administratif berisiko menghasilkan klasifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi warga sebenarnya.

“Harusnya survei itu betul-betul dilakukan. Tidak sekadar ketika tercatat di KTP. Jadi kondisi masyarakat harus dilihat secara langsung, karena ada warga yang punya utang atau mengalami perubahan pekerjaan, tetapi belum tentu kondisi ekonominya benar-benar membaik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi pekerja di perkotaan yang secara administratif tercatat mengalami peningkatan pendapatan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Surabaya. Faktor biaya hidup tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Lilik berjanji akan menyampaikan temuan dan masukan warga kepada Pemerintah Kota Surabaya agar menjadi bahan evaluasi dalam pembaruan data. Ia juga mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga perubahan sistem pendataan tidak justru menghambat masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial.

“Teman-teman di pusat sendiri di DPR, yang berkaitan dengan ini, betul-betul juga harus mengawal agar tidak ada dampak negatif terhadap program-program pemerintah yang memang masih baru,” tegasnya.

Selain persoalan desil, reses tersebut juga menampung aspirasi warga mengenai pemberdayaan UMKM. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan terbatasnya akses pemasaran karena produk mereka belum mendapatkan tempat di lokasi-lokasi strategis.

Menanggapi hal itu, Lilik mendorong pelaku UMKM untuk membangun komunitas atau kelompok usaha. Menurutnya, komunitas dapat menjadi pintu masuk untuk memperoleh informasi program pemerintah, pelatihan, hingga akses permodalan.

“Saya menyarankan kalau UMKM ini sebaiknya berkomunitas. Sehingga mereka selalu mendapatkan informasi, mendapatkan pelatihan, dan mendapatkan permodalan dari komunitas. Karena kalau pemerintah memberikan bantuan, biasanya menyasar komunitas, bukan personal,” tuturnya.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi aspirasi warga Tanah Kali Kedinding. Masyarakat menginginkan adanya fasilitas pengolahan sampah organik secara mandiri, salah satunya dengan menggunakan alat komposter.

Lilik menyatakan siap membantu memfasilitasi kebutuhan tersebut. Namun, pemberian bantuan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan komitmen warga dalam mengelolanya agar fasilitas yang diberikan benar-benar dimanfaatkan.

“Saya akan bantu dan mungkin nanti bertahap, dengan melihat apakah masyarakat akan telaten. Karena kadang masyarakat semangat di awal, tetapi kemudian tidak telaten. Akhirnya fasilitasnya mangkrak. Beberapa kali terjadi seperti itu,” tandasnya.

Melalui reses tersebut, Lilik berharap berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Mulai dari pembenahan data kesejahteraan, penguatan akses UMKM, hingga penyediaan fasilitas pengolahan sampah, seluruhnya membutuhkan perhatian agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.{}

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top