Rencana pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 disambut positif Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati.
Menurutnya, tambahan dukungan fiskal tersebut harus dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah negeri.
Lilik berharap Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memperoleh tambahan TKD mengingat masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
“Saya berharap rencana ini benar-benar terealisasi dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan transfer. Jika terealisasi, anggaran tersebut harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Lilik.
Ia mencontohkan persoalan yang ditemuinya saat menyerap aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Barat. Warga mengeluhkan minimnya keberadaan SMA dan SMK negeri sehingga banyak siswa kesulitan mengakses sekolah negeri karena terbentur sistem zonasi.
“Ketika saya reses di daeraj Surabaya Barat, masyarakat menginginkan adanya SMA atau SMK negeri. Selama ini mereka terkendala zonasi karena lokasi sekolah negeri terlalu jauh,” ungkapnya.
Lilik menjelaskan, aspirasi tersebut telah diperjuangkan langsung oleh warga. Melalui RT dan RW, dengan sepengetahuan pihak kelurahan, masyarakat telah mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur agar dibangun SMA atau SMK negeri di wilayah tersebut. Namun hingga kini usulan itu belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Karena itu kami berharap tambahan TKD bisa menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sekolah negeri dapat segera diwujudkan,” katanya.
Menurut Lilik, apabila tambahan transfer daerah benar-benar terealisasi, pemerintah daerah perlu menjadikannya momentum untuk memperluas akses pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah negeri di wilayah yang membutuhkan.
“Pembangunan SMA dan SMK negeri harus menjadi salah satu prioritas. Saya yakin bukan hanya Surabaya, tetapi masih banyak daerah di Jawa Timur yang menghadapi persoalan serupa, yakni keterbatasan jumlah sekolah negeri,” tegasnya.
Lilik menambahkan, pemerataan sarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 untuk memperkuat arus kas pemerintah daerah. Kebijakan tersebut merupakan respons atas berbagai masukan mengenai tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah.
Lilik berharap evaluasi pemerintah pusat terhadap penyaluran TKD dapat mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di daerah, sehingga tambahan anggaran benar-benar mampu mempercepat pembangunan layanan publik, khususnya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan SMA dan SMK negeri di wilayah yang masih kekurangan.{}
