FPKS DPRD Jatim Soroti Defisit APBD, Penurunan Aset Daerah hingga Berubahnya Surplus Operasional Menjadi Defisit
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur meminta penjelasan komprehensif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait sejumlah indikator keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari realisasi defisit anggaran yang jauh lebih rendah dari target, penurunan nilai aset daerah, berkurangnya investasi jangka panjang, hingga berubahnya surplus operasional pada 2024 menjadi defisit operasional pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026). Puguh menjelaskan, Fraksi PKS mencermati realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp29,88 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp31,20 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp1,31 triliun. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan defisit yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp4,69 triliun.
