Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan guru non-ASN atau honorer dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan menjadi komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia.
Menurut Puguh, keputusan pemerintah yang juga mengatur penyaluran gaji dan tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing penerima merupakan langkah positif yang telah lama dinantikan para tenaga pendidik.
“Saya mengapresiasi langkah Presiden yang memberikan peningkatan tunjangan kepada para guru. Untuk guru ASN diberikan sebesar gaji pokok, sementara guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Ini tentu menjadi kabar yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para tenaga pendidik di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menegaskan bahwa guru merupakan aktor utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Apapun itu, guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau kita ingin kualitas pendidikan meningkat, maka salah satu syarat utamanya adalah memastikan guru hidup sejahtera,” katanya.
Meski memberikan apresiasi, Puguh menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar lahir dari komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan guru, bukan sekadar respons sementara terhadap situasi tertentu.
“Kebijakan ini jangan sampai kemudian hanya sekadar kebijakan untuk meredam isu tertentu. Harus dipastikan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang tulus, memiliki motivasi yang tulus dan ikhlas untuk mensejahterakan guru,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya mengalihkan perhatian publik dari isu lain yang sedang berkembang.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini sebagai upaya menutupi atau mengalihkan perhatian dari berita atau persoalan lain. Saya berharap pemerintah memang sungguh-sungguh hadir untuk meningkatkan kesejahteraan guru, karena itu memang kebutuhan riil yang sudah lama dirasakan para tenaga pendidik,” ujarnya.
Puguh menilai peningkatan kesejahteraan guru akan berdampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Guru yang memiliki kepastian ekonomi, menurutnya, akan lebih fokus dalam menjalankan tugas mendidik generasi bangsa.
“Tujuannya harus jelas, yakni meningkatkan kapasitas ekonomi para guru agar mereka bisa lebih fokus dalam aktivitas belajar mengajar. Setelah guru sejahtera, barulah kita bisa berbicara lebih jauh tentang peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Legislator PKS asal Malang Raya tersebut juga berharap kenaikan tunjangan guru tidak berhenti pada momentum tertentu, tetapi menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
“Saya berharap kebijakan ini tidak hanya bersifat periodik atau sementara, tetapi menjadi program permanen. Karena yang dibutuhkan para guru di lapangan adalah kepastian dan keberlanjutan dalam peningkatan kesejahteraan mereka,” katanya.
Menurut Puguh, jika kesejahteraan guru terus diperkuat secara konsisten, maka target peningkatan mutu pendidikan nasional akan lebih mudah tercapai. Sebab, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas, tetapi juga oleh kesejahteraan para pendidik yang menjadi ujung tombak proses pembelajaran.
“Ketika guru sejahtera, mereka bisa lebih fokus mendidik. Dari situlah kualitas pendidikan akan meningkat dan tujuan mencetak generasi unggul dapat diwujudkan,” pungkasnya.{}
