Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memperluas kuota beasiswa bagi siswa yang tidak diterima di SMA atau SMK negeri untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Kebijakan ini dinilai menjadi solusi nyata dalam mencegah lonjakan angka anak putus sekolah di Jatim.
“Jumlah lulusan SMP atau sederajat tahun ini mencapai 682.252 siswa, sedangkan daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 261.396 kursi. Ini artinya ada lebih dari 400 ribu anak yang terancam tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar Puguh.
Rincian daya tampung sekolah negeri di Jatim adalah 126.180 kursi untuk SMA negeri dan 135.216 kursi untuk SMK negeri. Ketimpangan kapasitas ini menurutnya bisa berdampak serius jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Salah satu terobosan Pemprov Jatim untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan menyediakan 72.841 beasiswa bagi siswa yang melanjutkan ke sekolah swasta. Dari jumlah itu, 32.562 merupakan beasiswa penuh dan 40.279 lainnya berbentuk potongan biaya pendidikan.
“Saya sangat mengapresiasi langkah ini. Ini bukan hanya soal akses pendidikan, tapi menyangkut masa depan generasi muda. Beasiswa ke sekolah swasta ini bisa menjadi penyelamat bagi siswa yang terkendala biaya,” tegas Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Menurutnya, skema ini juga memperkuat pemerataan pendidikan di Jawa Timur, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Ia menilai, perluasan beasiswa adalah bentuk nyata dari kebijakan berbasis keadilan sosial.
Dashboard resmi SPMB Jatim kini telah menyediakan informasi sekolah swasta mana saja yang menerima paket beasiswa tersebut. Informasi mencakup nama sekolah, jenis beasiswa (penuh atau potongan), serta kuota yang tersedia, sehingga siswa dan orang tua bisa menentukan pilihan secara tepat dan cepat.
“Cukup buka website SPMB Jatim, di sana tersedia daftar sekolah swasta penerima beasiswa, lengkap dengan kuota dan jenis bantuannya. Ini transparan dan memudahkan masyarakat untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka sesuai domisili,” terang Puguh.
Lebih lanjut, Puguh mengingatkan bahwa isu putus sekolah masih menjadi tantangan serius di Jatim. Data tahun 2022 menunjukkan terdapat 260.347 anak usia SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan.
“Dengan kebijakan seperti ini, kita bisa menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Ia berharap skema ini terus dikembangkan dan disempurnakan agar benar-benar menyentuh siswa yang membutuhkan, serta dapat mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta secara keseluruhan.
“Kalau kita bicara keberlanjutan generasi Jawa Timur, ini adalah salah satu solusi jangka panjang. Anak-anak kita tidak boleh putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri atau tidak mampu bayar sekolah swasta,” pungkasnya.{}
