Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadikan momen ini sebagai seremoni belaka, melainkan sebagai refleksi kritis terhadap kondisi pendidikan di Jawa Timur.
Menurutnya, meskipun alokasi anggaran pendidikan di Jawa Timur mencapai 32% dari APBD atau sekitar Rp9 triliun, berbagai persoalan fundamental belum juga terselesaikan, terutama soal infrastruktur pendidikan.
“Kita masih menjumpai banyak sekolah yang tidak layak dan tidak representatif sebagai tempat belajar. Ini seharusnya menjadi perhatian serius karena pendidikan berkualitas berawal dari lingkungan yang mendukung,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur.
Ia juga menyoroti kesenjangan kualitas guru antara wilayah kota dan pelosok desa yang menyebabkan mutu pendidikan menjadi tidak merata.
“Kesenjangan kualitas ini nyata. Anak-anak di desa berhak mendapatkan guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota. Pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puguh menyinggung rendahnya tingkat literasi di Jawa Timur. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah anggaran pendidikan yang besar.
“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai uang Rp9 triliun itu tidak berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Menurut data, lulusan SMA dan SMK masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Jawa Timur.
“Artinya, kurikulum belum relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Dunia pendidikan dan dunia industri harus duduk bersama menyusun solusi,” terang Puguh.
Tak hanya itu, Puguh turut mengecam praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Padahal, selain anggaran APBD, sekolah juga mendapat dana BOS dan BPOPP. “Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk membebani orang tua. Tata kelola keuangan harus bersih dan transparan,” tandasnya.
Menurutnya, solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus bersinergi untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan.
“Pemerataan pendidikan harus diwujudkan, termasuk akses terhadap sarana seperti internet, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Sekolah-sekolah di pelosok pun harus merasakan kualitas yang sama dengan sekolah di kota,” ujarnya.
Puguh juga menekankan bahwa proses rekrutmen guru, baik honorer maupun PPPK, harus dilakukan dengan seleksi ketat untuk memastikan mutu pendidikan.
“Kualitas anak didik sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas guru. Maka seleksi dan pembinaan guru harus serius,” katanya.
Ia juga mengajak para orang tua untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan anak. “Keluarga adalah ruang pendidikan pertama. Motivasi dari rumah sangat penting agar anak-anak punya semangat belajar dan tidak mudah putus sekolah,” tambahnya.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, Puguh menilai kualitas SDM Jawa Timur sangat menentukan masa depan bangsa.
“Kalau kita ingin Jawa Timur dan Indonesia maju, maka SDM-nya harus unggul. Dan itu dimulai dari pendidikan,” tuturnya.
Mengakhiri pernyataannya, Puguh mengajak semua pihak untuk meneladani semangat Ki Hajar Dewantara.
“Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Di manapun posisi kita, kita punya peran penting untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Hadirkan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkasnya.{}
