Puluhan guru madrasah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI) Jawa Timur ngeluruk ke Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (24/4).
Guru-guru madrasah itu mengeluhkan kesenjangan kesejahteraan yang mereka alami jika dibandingkan dengan guru-guru di sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh E
Wiji Pamungkas, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima langsung aspirasi para guru madrasah dan mencatatnya sebagai isu penting yang harus mendapat perhatian.
“Alhamdulillah, baru saja kami bersama teman-teman di Komisi E DPRD Jawa Timur menerima audiensi dari Asosiasi Guru Madrasah Indonesia Jawa Timur. Mereka mengadukan beberapa hal terkait kesenjangan kesejahteraan antara mereka dengan guru-guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan,” ujar Sekretaris Fraksi PKS itu.
Ia mengakui bahwa meskipun secara keberpihakan anggaran, Pemprov Jawa Timur melalui APBD telah sejak lama menganggarkan dana BOS Diniyah (BOSDIN) untuk madrasah diniyah dengan nilai yang cukup besar, namun untuk madrasah formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, jaminan kesejahteraan para gurunya masih belum optimal.
“Ini memang menjadi salah satu catatan penting. Terkait sekolah-sekolah definitif seperti MI, MTs, dan MA, memang masih belum begitu optimal dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada para guru,” ungkapnya.
Puguh menjelaskan, dalam audiensi tersebut pihaknya juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur serta Kanwil Kementerian Agama. Ia berharap, melalui forum tersebut, dapat dirumuskan formulasi kebijakan bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah, bahkan hingga ke tingkat nasional jika diperlukan.
“Kita berharap ada satu formularium yang bisa disepakati bersama. Termasuk nanti jika ini memang menjadi ranah yang harus diperjuangkan di level nasional, maka harus menjadi rekomendasi agar teman-teman guru madrasah juga mendapat perhatian,” katanya.
Menurut Puguh, keberadaan guru-guru madrasah tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terlebih di Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia.
“Apapun itu, guru madrasah mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah, mereka turut memiliki andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di Jawa Timur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi para guru madrasah yang masih menerima gaji sangat rendah. Banyak di antaranya yang dikontrak oleh yayasan dengan honor di bawah Rp500 ribu per bulan.
“Gajinya sangat kecil sekali, apalagi mereka yang dikontrak oleh yayasan. Ada yang bahkan di bawah Rp500 ribu per bulan. Ini sangat miris, di tengah kita sedang menggaungkan peningkatan kualitas pendidikan bangsa. Ironisnya, di Jawa Timur yang begitu besar dan strategis, masih ada guru yang menjalankan tugas mencerdaskan generasi dengan kondisi kesejahteraan yang tidak layak,” pungkas Puguh.
Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan mendorong adanya kebijakan yang lebih adil bagi seluruh pendidik, tanpa terkecuali.{}
