Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa pencairan THR harus sesuai regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan THR harus berbasis regulasi yang ada, baik kepada siapa THR itu diberikan maupun berapa besarannya,” ujar legislator PKS itu.
Agus menekankan bahwa pencairan THR harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri.
Hal ini penting untuk memastikan para penerima bisa memanfaatkan THR dengan maksimal dalam menyambut hari raya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga diimbau untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur agar memastikan seluruh pegawai dan karyawan menerima THR sesuai aturan.
“Kondisi ekonomi saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, kami mengimbau perusahaan untuk tetap memenuhi kewajiban memberikan THR kepada para pekerjanya,” tambahnya.
Tak hanya itu, Agus juga mendorong koordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat (ormas) Islam, serta yayasan-yayasan agar program THR di lingkungan mereka berjalan dengan baik.
“Pemprov Jatim juga perlu berkoordinasi dengan lembaga zakat terkait distribusi zakat, infak, dan sedekah, termasuk pemberian THR, agar ada pemerataan,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Dengan langkah ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Jawa Timur yang merasakan manfaat THR, termasuk mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.
Sebagai bagian dari transparansi, Agus juga menyarankan agar pemerintah mencatat dan mendata jumlah THR yang beredar di tahun ini.
“Ini juga bisa menjadi indikator seberapa besar perputaran ekonomi akibat THR dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya.{}
