Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu sebagai bagian dari upaya efisiensi energi mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja, khususnya di lingkungan OPD dan BUMD.
Menurut Lilik, langkah efisiensi energi di tengah tantangan global memang penting dan patut didukung. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan produktivitas, apalagi bagi BUMD yang selama ini menjadi sorotan publik.
“BUMD jangan menjadikan efisiensi energi sebagai alasan untuk menurunkan kinerja. Tidak bisa kemudian kinerja turun lalu dibenarkan karena ada kebijakan WFH atau krisis energi,” tegasnya.
Lilik menilai, sejumlah OPD di Jawa Timur sebenarnya sudah sangat siap menjalankan pola kerja fleksibel berbasis digital. Ia menyebut instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki sistem digital yang kuat.
Menurutnya, kehadiran layanan seperti Jatim Online Single Submission (JOSS) menjadi bukti bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran fisik di kantor.
“Sekarang hampir semua sudah berbasis digital. Pajak bisa dibayar secara online, perizinan juga sudah digital. Artinya, WFH tidak seharusnya mengganggu pelayanan maupun target kinerja,” jelas legislator dari Dapil Surabaya ini.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kinerja, khususnya penerimaan pajak daerah, tetap bisa terjaga meskipun aktivitas dilakukan secara terbatas.
“Saat pandemi, interaksi fisik dibatasi, tapi penerimaan pajak tetap stabil karena masyarakat menggunakan platform digital. Jadi target pendapatan tidak boleh kendur hanya karena ada WFH,” tambahnya.
Lebih jauh, Lilik menekankan bahwa semangat efisiensi energi tidak boleh berhenti pada kebijakan WFH semata. Ia menilai, penghematan energi justru bisa dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan kantor.
“Sering kali kantor ditinggalkan tapi AC dan lampu masih menyala. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa dihemat. Jadi efisiensi itu bukan hanya soal WFH, tapi soal budaya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan efisiensi energi dilakukan dengan perhitungan yang matang dan terukur, bukan sekadar simbolik.
“Semua kebijakan harus dihitung dampaknya secara nyata. Jangan sampai hanya terlihat bagus di konsep, tapi tidak memberikan penghematan signifikan,” pungkasnya.{}
