Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menyesalkan keputusan pemerintah terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya profesionalisme dalam perencanaan dan pengelolaan rekrutmen aparatur negara.
“Penundaan ini sangat disayangkan karena sejak awal sudah ada perencanaan yang matang, mulai dari kebutuhan CPNS dan PPPK hingga penempatan formasi di berbagai daerah. Jika sekarang ditunda dengan alasan penyelerasan data, ini justru menunjukkan bahwa pemerintah kurang profesional dalam menjalankan kebijakan ini,” ujar Agus Cahyono.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa data terkait kebutuhan dan penempatan CPNS maupun PPPK telah disusun sejak tahap awal seleksi.
Sehingga, menurutnya, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk menunda proses pengangkatan tersebut.
“Anggaran untuk belanja pegawai CPNS dan PPPK sudah dialokasikan, sehingga tidak ada efisiensi yang bisa dijadikan alasan untuk menunda pengangkatan mereka. Pemerintah seharusnya lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan yang telah direncanakan sejak awal,” tambah anggota Fraksi PKS di DPRD Jatim itu.
Agus berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pengangkatan CPNS dan PPPK agar tidak merugikan para calon pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Ia juga meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.{}
