Puluhan ulama, habaib, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) jenis M72 di Indonesia. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Komisi E DPRD Jatim dan disambut serius oleh anggota dewan, Puguh Wiji Pamungkas, Senin (2/6).
Dalam pertemuan yang digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim tersebut, Puguh menyatakan bahwa keresahan masyarakat patut menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik, apalagi yang menyangkut kesehatan massal, harus dilandasi kajian ilmiah yang kuat serta mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan sosial di masyarakat.
“Saya sepakat bahwa setiap kebijakan harus berbasis bukti ilmiah dan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pemerintah harus transparan dan tidak boleh membuat pernyataan yang memicu keresahan,” ujar Puguh, politisi dari Fraksi PKS.
Menurut Puguh, kegelisahan masyarakat bermula dari pernyataan Presiden RI usai bertemu tokoh global Bill Gates, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin M72, vaksin pengganti BCG yang dinilai tak lagi efektif menangkal TBC.
“Betul, TBC masih menjadi pembunuh senyap di Indonesia. Setiap 5–10 menit, ada satu warga yang meninggal karena TBC. Tapi sensitivitas masyarakat terhadap vaksin masih tinggi, dan pemerintah tidak boleh mengabaikan ini,” jelasnya.
Puguh menambahkan bahwa berdasarkan koordinasinya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Prof. Erwin Astha Triyono, hingga saat ini belum ada penunjukan resmi dari pemerintah pusat bahwa Jawa Timur akan dijadikan lokasi uji coba vaksin M72.
“Prof. Erwin menyampaikan secara langsung bahwa pemerintah pusat belum menunjuk Jatim sebagai lokasi uji coba. Informasi ini penting untuk meluruskan kabar yang simpang siur di masyarakat,” kata Puguh.
Sebagai informasi, vaksin M72 saat ini sedang memasuki tahap uji klinis fase ketiga, yang sebelumnya telah dilakukan di negara-negara Afrika seperti Zambia, Kenya, dan Malawi. Di Indonesia, uji coba ini melibatkan sekitar 2.000 sukarelawan dari beberapa rumah sakit pendidikan, termasuk FK UI dan Unpad.
Puguh memastikan akan membawa aspirasi para ulama dan tokoh masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk ke DPR RI, Gubernur Jatim, dan lembaga-lembaga terkait. Ia menegaskan bahwa kebijakan apapun tidak boleh dipaksakan tanpa dialog dan pemahaman bersama.
“Saya pastikan aspirasi jenengan semua akan kami sampaikan secara resmi. Kita akan bersurat dan memberikan peringatan dini ke Gubernur dan pihak terkait. Jangan sampai rakyat merasa dipaksa tanpa penjelasan utuh,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa pemaksaan kebijakan yang belum dipahami masyarakat luas bisa memicu konflik sosial.
“Kalau ini dipaksakan, bukan tidak mungkin akan terjadi penolakan yang lebih besar. Pemerintah harus benar-benar berhati-hati dan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya,” pungkasnya.{}
