Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspaadaan menyusul meningkatnya jumlah titik banjir di sejumlah daerah, seperti Gresik dan Jombang.
Menurutnya, penanganan banjir di Jatim tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa, karena tren bencana ini makin memburuk dari waktu ke waktu.
“Pemprov Jatim harus lebih serius. Bahkan, dalam situasi cuaca ekstrem seperti sekarang ini, perlu dipertimbangkan penetapan status darurat bencana, terutama di titik-titik rawan banjir,” ujar Agus.
Agus menegaskan bahwa banjir telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Ia menyoroti belum adanya mekanisme kompensasi yang jelas bagi warga yang mengalami kerusakan rumah, kehilangan harta benda, atau gangguan aktivitas ekonomi akibat banjir.
“Selama ini, masyarakat yang terdampak langsung banjir tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Mereka menanggung sendiri kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Ini yang harus jadi perhatian serius,” kata legislator PKS tersebut.
Agus juga mendorong Pemprov untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi bersama BMKG dan instansi terkait lainnya. Deteksi dini terhadap potensi banjir, penyebaran informasi kepada warga, hingga penyediaan fasilitas darurat seperti dapur umum, harus segera dilakukan secara sistematis.
“Fase-fase tanggap darurat seperti evakuasi, penyediaan makanan, dan kebersihan lingkungan pascabanjir memang sudah dilakukan. Tapi kerusakan pribadi, seperti peralatan rumah tangga dan kehilangan aset warga, belum pernah disentuh,” jelasnya.
Ia menilai, salah satu penyebab semakin meluasnya banjir adalah kerusakan lingkungan yang tidak tertangani dengan baik, seperti pendangkalan sungai, penyempitan saluran air, serta perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
“Pemerintah perlu menggalakkan gerakan khusus dan edukasi masif tentang kesadaran lingkungan. Ini harus disuarakan terus-menerus agar masyarakat benar-benar peduli,” tegas Agus.
Agus juga mengingatkan bahwa penanganan banjir harus dikaitkan dengan visi besar Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Ia khawatir, jika bencana banjir tidak tertangani serius, maka akan berdampak pada iklim investasi di daerah.
“Kalau daerah-daerah rawan banjir terus dibiarkan, siapa yang mau berinvestasi? Bencana bisa menghancurkan usaha UMKM, mengganggu bisnis lokal, dan membuat investor enggan menanamkan modal,” pungkasnya.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Agus Cahyono berharap Pemprov Jatim bisa mengalokasikan anggaran khusus dari pos belanja tak terduga untuk penanganan banjir, serta menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.{}
