Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menanggapi wacana pemerintah pusat yang akan mendatangkan guru asing sebagai native speaker untuk memperkuat pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Indonesia.
Menurutnya, gagasan tersebut tidak keliru, namun ada persoalan mendasar yang seharusnya lebih dulu diselesaikan pemerintah.
Puguh menjelaskan bahwa secara konsep, menghadirkan guru asli dari negara asal bahasa memang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Itu ide yang sah-sah saja. Kalau mengajar bahasa Mandarin ya guru dari Tiongkok, Korea dari Korea, Jepang dari Jepang, Inggris dari Inggris. Secara konsep itu menguatkan proses pembelajaran,” ujarnya.
Namun ia menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan di Indonesia bukan kekurangan guru, melainkan minimnya kesejahteraan guru yang sudah ada.
“Permasalahan hari ini bukan kekurangan guru. Kita kekurangan kesejahteraan guru. Sangat banyak guru honorer yang digaji tidak layak, padahal mereka punya kapasitas dan kompetensi. Mereka bisa ditingkatkan melalui upscaling,” tegas legislator PKS asal Malang tersebut.
Puguh juga menyoroti adanya disparitas kualitas antar sekolah, yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, rencana pemerintah memasang Smart TV di seluruh sekolah adalah langkah progresif, namun tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur dan kesiapan guru sebagai pengampu.
Ia mengingatkan bahwa sekolah swasta tertentu memang sudah lama menghadirkan guru asing, terutama yang menerapkan sekolah bilingual dan kurikulum internasional.
Namun, kondisi sekolah negeri berbeda karena tersebar hingga wilayah terpencil dan masih dihadapkan pada problem kesejahteraan tenaga pendidik.
“Bagaimana guru bisa mengajar dengan kualitas terbaik kalau digaji seadanya? Sangat banyak guru honorer yang digajinya tidak layak. Jadi sebelum mendatangkan guru asing, pemerintah harus menyelesaikan masalah kesejahteraan guru terlebih dahulu,” tegasnya.
Puguh menilai, wacana ini tetap terbuka untuk dibahas lebih jauh. Namun ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak meninggalkan persoalan fundamental yang selama ini menjadi beban para pendidik di daerah.
“Kita dukung upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tapi jangan lupa, gurunya cukup, yang belum cukup adalah kesejahteraannya,” pungkas Puguh.{}
