Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono, memanfaatkan masa reses pada 8–15 Februari 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IX, salah satunya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dalam pertemuan tersebut, isu pemberdayaan purna Buruh Migran Indonesia (BMI) dan penyandang disabilitas menjadi perhatian utama.
Agus Cahyono menyampaikan bahwa reses merupakan momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di akar rumput. Pada pertemuan awal reses, ia berdialog dengan komunitas purna migran Indonesia serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
“Dari purna buruh migran, aspirasi utamanya adalah kebutuhan pelatihan dan pendampingan usaha agar mereka tidak kembali menjadi buruh migran. Harapannya, sepulang dari luar negeri mereka bisa mandiri secara ekonomi di negeri sendiri,” ujar Agus.
Menurutnya, semangat “sukses di negeri orang, mandiri di negeri sendiri” yang diusung para purna migran perlu mendapat dukungan konkret dari pemerintah melalui program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan berkelanjutan.
Selain itu, aspirasi serupa juga disampaikan oleh kalangan penyandang disabilitas. Mereka berharap mendapatkan kesempatan kerja yang setara serta dukungan nyata dalam pengembangan potensi dan prestasi.
“Teman-teman disabilitas memiliki harapan yang sama, yakni memperoleh peluang kerja yang layak dan setara. Mereka juga membutuhkan dukungan program pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, hingga dukungan bagi atlet disabilitas yang berprestasi,” jelasnya.
Agus Cahyono menambahkan, organisasi penyandang disabilitas juga mengusulkan adanya dukungan hibah organisasi untuk menjalankan program pemberdayaan, pelatihan, serta pembinaan atlet. Menurutnya, penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan perlindungan sosial, tetapi juga ruang aktualisasi dan kemandirian ekonomi.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam masa reses ini, kata Agus, akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya purna migran dan penyandang disabilitas.
“Reses ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus dirasakan oleh semua, tanpa terkecuali. Negara hadir bukan hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan,” pungkasnya.{}
