Komisi E DPRD Jawa Timur akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan jajaran panitia SPMB menyusul kegagalan ratusan siswa diterima di sekolah negeri akibat dugaan kesalahan sistem.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, yang menilai sistem Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) perlu segera dievaluasi total.
“Ini menjadi catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Jawa Timur,” ujar Puguh, Selasa (2/7/2025).
Puguh mengungkapkan, sedikitnya 123 siswa di Banyuwangi, khususnya yang semula dinyatakan lolos di SMA Negeri 1 Giri, akhirnya tidak diterima karena alasan kuota penuh. Kasus serupa juga ditemukan di Blitar. Ia menyebut kekacauan ini telah menimbulkan kegaduhan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Kita tahu beberapa permasalahan kemarin terjadi, termasuk di Blitar dan Banyuwangi yang ternyata ada kesalahan sistem. Ratusan siswa yang semula dinyatakan lulus, ternyata tidak lulus. Ini tentu mencederai harapan mereka,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menilai, digitalisasi PPDB melalui website memang memiliki sisi positif, tetapi jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan skenario darurat, maka justru bisa merugikan masyarakat luas.
“Sistem ini diakses oleh ratusan ribu siswa. Dengan daya tampung sekolah negeri yang terbatas, potensi gangguan sangat besar. Maka perlu disiapkan plan B, bahkan plan C, ketika terjadi masalah teknis atau sistem overload,” tegasnya.
Menurut Puguh, kasus ini tak boleh dianggap sepele, karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik.
“Nama-nama yang sudah dinyatakan lulus seharusnya dipertimbangkan untuk diberi kebijakan khusus. Jangan sampai mereka jadi korban dari lemahnya sistem. Mereka sudah senang, sudah berharap, lalu tiba-tiba dibatalkan. Ini menyakitkan,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Puguh memastikan bahwa Komisi E akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meminta penjelasan secara resmi atas kesalahan sistem yang terjadi.
“Secara tegas saya sudah mengusulkan agar Komisi E melakukan evaluasi terhadap proses SPMB yang sedang berjalan. Kita akan panggil Dinas Pendidikan beserta kepanitiaan SPMB untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, khususnya di Banyuwangi dan daerah lainnya,” ungkapnya.
Puguh berharap evaluasi ini tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi dilanjutkan dengan perbaikan sistem dan kebijakan yang konkret agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“PPDB harus menjadi jalan pembuka harapan, bukan sumber kekecewaan,” pungkasnya.{}
