Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden dengan leading sektor Kementerian Sosial memiliki tujuan baik, khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di Jawa Timur. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang jelas agar program ini tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.
Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tergolong miskin ekstrem.
Program ini direncanakan beroperasi sebagai sekolah berasrama (boarding school), sehingga kebutuhan gizi siswa dapat terjamin. Pelaksanaan program ini ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Secara konsep, program ini bagus untuk masyarakat Jawa Timur, terutama dengan angka kemiskinan yang mencapai 3,9 juta jiwa. Tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana tata laksana dan tata kelola Sekolah Rakyat ini nantinya, supaya tidak berbenturan dengan sekolah-sekolah yang sudah berjalan dan menerima berbagai program dari pemerintah,” ujar Puguh.
Ia juga menyoroti aspek implementasi program ini, terutama terkait beban operasional dan alokasi anggaran.
“Perlu diperjelas, beban pelaksanaan Sekolah Rakyat ini ada di siapa? Apakah leading sektornya tetap di Kementerian Sosial atau ada peran dari APBD? Jangan sampai ada irisan yang tidak jelas dengan SD, SMP, atau SMA yang sudah ada,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini saja sudah banyak sekolah dasar yang mengalami penggabungan (merger) akibat kekurangan murid. Jika Sekolah Rakyat tidak dikonsep dengan baik, dikhawatirkan malah menambah beban pendidikan di daerah.
Namun, Puguh mengakui bahwa jika program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN dan memiliki konsep yang matang, maka bisa menjadi kabar baik bagi Jawa Timur.
“Dengan dana yang diusulkan hingga Rp4 triliun untuk 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur, jika benar-benar dikonsep dengan baik, ini bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin yang selama ini kesulitan,” tambah aleg PKS itu.
Ia berharap Sekolah Rakyat tidak hanya membantu masyarakat miskin terbebas dari buta aksara, tetapi juga meningkatkan literasi dan kapasitas intelektual mereka.
“Harapannya, program ini bisa meningkatkan kualitas SDM, bukan sekadar menambah jumlah sekolah tanpa konsep yang jelas,” pungkasnya.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin di Jawa Timur.{}
