Rencana operasionalisasi layanan Bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas.
Menurutnya, wacana tersebut harus dikaji secara serius agar tidak menimbulkan masalah baru, baik dari sisi lalu lintas maupun sosial masyarakat, khususnya para pengemudi angkot.
“Baik terkait rencana operasionalisasi Trans Jatim di Malang Raya, saya pikir perlu dikaji secara serius. Jangan sampai justru menambah derajat kemacetan di Malang,” kata Puguh.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu trayek Trans Jatim akan melintasi tengah Kota Malang. Padahal, menurutnya, kondisi jalan di kota tersebut relatif sempit dan sudah padat oleh kendaraan pribadi maupun angkutan umum konvensional.
“Sekarang saja tanpa ada bus, kemacetan sudah terjadi. Kalau ditambah bus yang beroperasi di tengah kota, justru bisa memperparah kemacetan,” ujar pria yang baru saja mendapat predikat cumlaude dalam pendidikan doktornya itu.
Puguh juga menyoroti potensi tergesernya moda transportasi mikrolet atau angkot yang telah menjadi andalan warga Malang selama bertahun-tahun. Ia khawatir kehadiran Trans Jatim akan mengambil alih penumpang angkot, sehingga mengancam mata pencaharian para sopir angkutan kota.
“Kita harus memahami bahwa sekarang ini ada moda transportasi angkot atau mikrolet yang tentu keberadaannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini menimbulkan masalah sosial baru, karena sopir angkot kehilangan penumpang,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Puguh menyarankan agar layanan Trans Jatim difokuskan menjadi penghubung antara Kota Malang dan wilayah-wilayah selatan yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh transportasi umum.
Sekeretaris Fraksi PKS Jatim itu mencontohkan rute dari Terminal Arjosari melewati kawasan Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, hingga Turen dan tembus ke Jalan Lintas Selatan.
“Kalau konsepnya melingkar seperti itu, ini akan jauh lebih menarik. Bisa jadi alternatif transportasi menuju kawasan wisata seperti Pantai Selatan dan pintu masuk Bromo dari arah Malang, tanpa memperparah kemacetan di dalam kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puguh juga mendorong Pemprov Jatim agar menjadikan momentum ini untuk mengoptimalkan aset daerah seperti Terminal Hamid Rusdi yang selama ini mangkrak dan belum difungsikan secara maksimal.
“Terminal Hamid Rusdi bisa dihidupkan kembali dan difungsikan sebagai simpul penghubung transportasi dari Malang menuju wilayah selatan, ke Bromo, atau bahkan Blitar. Jangan sampai uang negara yang sudah dikeluarkan untuk membangun terminal itu menjadi sia-sia,” tegasnya.
Puguh menegaskan, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan untuk memperluas layanan Trans Jatim. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif baru, baik dari sisi teknis lalu lintas maupun dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal.{}
