Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025). Meski menyatakan setuju, PKS menegaskan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung efektif di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemangkasan besar-besaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Situasi fiskal sedang berat, terutama setelah adanya pemangkasan TKD. Namun pembahasan tetap berjalan kondusif,” ujar Lilik yang bertindak sebagai juru bicara fraksi.
Dalam pembahasan final, pendapatan daerah 2026 disepakati turun dari Rp28,26 triliun menjadi Rp26,30 triliun, atau merosot 6,94 persen. Penurunan terbesar berasal dari berkurangnya TKD, khususnya Dana Transfer Umum.
Belanja daerah juga ikut turun dari Rp29,65 triliun menjadi Rp27,21 triliun. Dengan kondisi ini, defisit Rp916,73 miliar akan ditutup menggunakan pembiayaan netto dari SILPA 2025.
PKS mendorong pemerintah provinsi lebih agresif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan tata kelola BUMD, optimalisasi pemanfaatan aset, penyelesaian aset idle.
Target opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga dinilai masih terlalu rendah. Karena itu, PKS meminta kolaborasi lebih kuat dengan aparat penegak hukum agar intensifikasi pajak berjalan optimal.
“Insentif pajak bagi masyarakat rentan tetap harus dipertahankan,” tegas Lilik.
Pemangkasan TKD yang mencapai Rp205 triliun secara nasional, dan Rp2,8 triliun untuk Jawa Timur, menjadi sorotan utama PKS. Lilik menegaskan bahwa kondisi fiskal ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan dasar.
Fraksi PKS mendesak pemerintah provinsi memastikan pendidikan 20 persen, belanja kesehatan meningkat, infrastruktur publik minimal 40 persen.
PKS juga menekankan pentingnya menjaga kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui beasiswa, layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga bantuan sosial produktif.
Meski anggaran terpangkas, PKS meminta agar sektor infrastruktur tetap berjalan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan, penguatan irigasi, fasilitas pelabuhan, sarana pendidikan, dan pengembangan layanan Trans Jatim di wilayah Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura.
Mengacu pada tema RKPD 2026, PKS menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Program seperti Jatim Agro, Jatim Sejahtera, dan Jatim Kerja disebut harus terus ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan.
Setelah menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui pengesahan Raperda APBD Jatim 2026 menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS mendukung dan menyetujui pengesahan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026,” tutup Lilik.{}
