Dugaan penipuan berkedok pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali terjadi, kali ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kasus yang melibatkan penggunaan surat keputusan (SK) palsu tersebut menuai sorotan dari DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, yang akrab disapa Agus Cah, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku.
“Penipuan ASN dengan SK palsu ini dampaknya sangat besar. Banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi ada indikasi pelaku pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Ini harus ditindak tegas dan dihukum berat,” tegas legislator PKS itu.
Menurutnya, selain penegakan hukum, langkah penting lainnya adalah memastikan para korban mendapatkan kembali haknya. Ia meminta aparat turut mengawal proses pengembalian uang yang telah disetorkan korban kepada pelaku.
“Pelaku wajib mengembalikan uang korban. Ini penting agar kerugian masyarakat bisa diminimalkan,” ujarnya.
Agus juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah kasus serupa terulang. Ia mendorong adanya transparansi informasi terkait rekrutmen aparatur sipil negara, mulai dari rencana formasi hingga pengumuman resmi pembukaan atau ketiadaan seleksi CPNS dalam satu tahun anggaran.
“Kalau memang tidak ada rekrutmen, harus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Ini untuk menghindari munculnya informasi liar yang menyesatkan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran yang menjanjikan kelulusan CPNS dengan imbalan tertentu. Agus menegaskan bahwa proses menjadi ASN harus ditempuh melalui mekanisme resmi dan transparan.
“Jangan tergiur jalan pintas. Kalau ada informasi lowongan CPNS, pastikan cek ke sumber resmi pemerintah. Masyarakat harus lebih cerdas dan tidak mudah percaya,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat dapat melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait, termasuk memanfaatkan informasi dari wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan kebenaran informasi.
Agus berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar ke depan tidak ada lagi korban penipuan dengan modus serupa.
“Kami minta aparat penegak hukum benar-benar mengusut tuntas dan menangkap pelaku. Jangan sampai kejadian ini terus berulang dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.{}
